Kejari Bengkulu Telusuri Aset Terpidana Korupsi Dana BOS Rp1,2 Miliar
Kejari Bengkulu menelusuri aset dua terpidana korupsi dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu tahun 2021-2022 senilai Rp1,2 miliar yang belum dikembalikan, dengan ancaman hukuman tambahan jika tak memiliki aset.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu tengah gencar menelusuri aset milik dua terpidana kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Bengkulu. Kedua terpidana, Imam Santoso (mantan kepala sekolah) dan Yudarlanadi (bendahara SMPN 17 Kota Bengkulu), telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu atas kasus korupsi dana BOS tahun anggaran 2021 hingga 2022.
Langkah Hukum untuk Pemulihan Kerugian Negara
Langkah penelusuran aset ini dilakukan karena kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar belum sepenuhnya dipulihkan. Pelaksana harian Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bengkulu, Marjek Ravilo, menjelaskan bahwa pemantauan aset merupakan upaya untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. "Memang untuk kerugian negara dari perkara tipikor dana BOS SMPN 17 Kota Bengkulu belum pulih, dan saat ini kita sudah mulai melakukan pemantauan aset keduanya," ujar Marjek.
Jika hasil penelusuran menunjukkan bahwa kedua terpidana tidak memiliki aset yang cukup untuk menutupi kerugian negara, maka mereka akan dikenakan hukuman subsider sesuai putusan pengadilan. Ini berarti, mereka akan menjalani masa hukuman penjara tambahan sebagai pengganti pembayaran kerugian negara.
Kronologi Kasus Korupsi Dana BOS
Kasus ini bermula dari temuan penyimpangan penggunaan dana BOS di SMPN 17 Kota Bengkulu. Imam Santoso dan Yudarlanadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu, Paisol, sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
Vonis Terhadap Para Terpidana
Vonis yang dijatuhkan terhadap kedua terpidana cukup berat. Imam Santoso divonis 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider enam bulan penjara, dan dibebankan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp247 juta yang harus dikembalikan dalam waktu satu bulan atau diganti dengan hukuman penjara satu tahun. Sementara itu, Yudarlanadi divonis 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider enam bulan penjara, dan dibebankan UP sebesar Rp766 juta subsider tiga tahun.
Proses Penelusuran Aset dan Implikasinya
Proses penelusuran aset ini melibatkan berbagai langkah investigasi untuk memastikan semua aset terpidana teridentifikasi. Tim Kejari Bengkulu akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk melacak aset berupa properti, kendaraan, rekening bank, dan investasi lainnya. Hasil penelusuran ini akan menentukan langkah selanjutnya dalam upaya pemulihan kerugian negara. Jika aset yang ditemukan tidak cukup untuk menutupi kerugian negara, maka hukuman subsider akan dijalankan sesuai putusan pengadilan.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS. Kejari Bengkulu berkomitmen untuk terus menindak tegas pelaku korupsi dan berupaya maksimal untuk memulihkan kerugian negara. Proses hukum akan terus berjalan hingga semua aset terpidana berhasil diidentifikasi dan kerugian negara dapat dipulihkan sepenuhnya.
Kejari Bengkulu berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus korupsi serupa di masa mendatang. Upaya pemulihan kerugian negara akan terus dilakukan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas.