Kemendag Awasi Repacker Minyakita: Temukan Pelanggaran Pengurangan Volume hingga Izin Edar

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan pelanggaran oleh beberapa oknum pengemas ulang (repacker) Minyakita, termasuk pengurangan volume dan masalah izin edar, serta tengah mengevaluasi HET Minyakita.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar rapat koordinasi dengan 30 perwakilan pengemas ulang (repacker) Minyakita secara langsung dan 160 peserta daring di Jakarta, Selasa (18/3). Rapat tersebut membahas temuan mengenai kenaikan harga eceran tertinggi (HET) dan praktik pengurangan volume Minyakita yang tidak sesuai takaran.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menyampaikan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk membahas temuan-temuan tersebut. Dalam kesempatan ini, Kemendag juga menegaskan kepada para repacker dan masyarakat luas bahwa Minyakita bukanlah produk subsidi pemerintah dan tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami menekankan kepada repacker dan kepada masyarakat bahwa Minyakita ini bukan subsidi. Jadi, tidak ada keterlibatan APBN di sini," tegas Iqbal.

Kemendag menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum repacker Minyakita. Beberapa pelanggaran tersebut meliputi pengurangan volume produk yang tidak sesuai takaran, praktik pengalihan lisensi kepada pihak lain, serta adanya repacker yang belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Atas temuan tersebut, Kemendag meminta seluruh pelaku usaha terkait untuk senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin kualitas dan kuantitas produk Minyakita yang beredar di pasaran.

Selain itu, Kemendag juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengemasan ulang Minyakita. Para repacker diwajibkan untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Iqbal menambahkan bahwa Kemendag akan menindak tegas setiap pelanggaran yang ditemukan. Tindakan tegas ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.

Terkait dengan evaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita, Iqbal menyampaikan bahwa proses evaluasi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk para repacker, distributor, dan produsen.

"Evaluasi ini tidak hanya kita (Kemendag saja), tapi kami juga melibatkan repacker, distributor, produsen, seperti itu," jelas Iqbal. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan HET Minyakita tetap relevan dan terjangkau bagi masyarakat.

Kemendag berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan ketersediaan Minyakita di pasaran dengan harga yang terjangkau. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan konsumen.

Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi, diharapkan HET Minyakita yang baru dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kemendag akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap para repacker Minyakita untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, Kemendag juga akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada para repacker terkait regulasi yang berlaku.

Kemendag juga akan memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, seperti BPOM, untuk memastikan kualitas dan keamanan Minyakita. Dengan demikian, konsumen dapat merasa aman dan terlindungi saat mengonsumsi Minyakita.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Minyakita di pasaran. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.