Kemendagri Buat Aturan SPP untuk Layanan Perkotaan yang Berkualitas
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan perkotaan di Indonesia, serta memastikan layanan tersebut berkelanjutan dan in
Jakarta, 14 Februari 2024 - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) tengah menggodok Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru. Permendagri ini akan mengatur tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) guna menjamin kualitas dan kuantitas layanan perkotaan di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri, Amran, dalam acara Peluncuran dan Sosialisasi Pemeringkatan UI GreenMetric 2025 di Jakarta beberapa waktu lalu. Amran menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perkotaan. Prinsip ini, katanya, harus menjamin keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan mendatang.
SPP: Upaya Mewujudkan Layanan Perkotaan Berkualitas
Menurut Amran, penyediaan fasilitas layanan perkotaan, termasuk pengoperasian dan pemeliharaannya, akan mengikuti standar yang tertuang dalam SPP. Standar ini akan mengacu pada indeks perkotaan berkelanjutan, yang mencakup indikator layanan perkotaan dan kualitas hidup, indikator perkotaan cerdas, dan indikator perkotaan berketahanan. Permendagri tentang SPP ini akan merinci metode pengukuran yang berbasis data dan persepsi masyarakat.
Penerapan SPP ini penting untuk memastikan tata kelola perkotaan Indonesia selaras dengan standar internasional. Amran juga menjelaskan bahwa capaian SPP akan menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P), yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Layanan Perkotaan Inklusif dan Berkelanjutan
Permendagri ini juga akan memastikan layanan perkotaan yang inklusif, adil, bermanfaat, dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan prinsip Astacita poin keenam, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Akses terhadap layanan dasar, seperti air bersih, akan menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan, termasuk pulau terluar dan terpencil.
Amran mengapresiasi upaya Universitas Indonesia dalam mendorong pembangunan perkotaan berkelanjutan di Indonesia. Ia berharap pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berkolaborasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mempelajari praktik-praktik inovasi terbaik terkait isu keberlanjutan. Dengan adanya SPP, diharapkan pengelolaan perkotaan di Indonesia akan semakin baik dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Kemendagri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan perkotaan di Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang sedang disusun diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan layanan perkotaan yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, diharapkan pengelolaan perkotaan di Indonesia akan semakin baik dan mampu menjawab tantangan di masa depan.