Kemendagri Dukung Penuh Program Tiga Juta Rumah untuk MBR

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungan penuh terhadap program tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap program ambisius pemerintah untuk menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto, dan Kemendagri berperan aktif dalam memastikan keberhasilannya. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai upaya koordinasi dan pengawasan terhadap pemerintah daerah.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung program tersebut. Hal ini disampaikan langsung setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4). Beliau menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target tiga juta rumah per tahun.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," ujar Wamendagri Ribka Haluk. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat Kemendagri dalam membantu mewujudkan program perumahan nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Kemendagri, di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, telah bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memastikan keberhasilan program ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong pemda untuk aktif berpartisipasi. Gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan bupati/wali kota, sebagai pelaksana program, memegang peranan penting dalam pencapaian target. Koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Wamendagri Ribka Haluk menjelaskan, "Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan [kepala daerah]." Pernyataan ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program tiga juta rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, turut menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Komitmen ini diwujudkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah akan tersebar di berbagai wilayah, meliputi perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan akses perumahan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kementerian PKP juga menekankan pentingnya akurasi data kebutuhan rumah di setiap daerah. "Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujar Fahri Hamzah. Data yang akurat akan menjadi dasar perencanaan dan pendistribusian bantuan perumahan yang efektif dan efisien.

Selain penyediaan rumah, Kementerian PKP juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Fahri Hamzah menambahkan, "Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk." Hal ini menunjukkan pendekatan holistik dalam pembangunan perumahan, yang memperhatikan aspek lingkungan dan infrastruktur.

Rakortek Perumahan Perdesaan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas, dan pejabat terkait. Dalam acara tersebut, Kementerian PKP juga memberikan penghargaan kepada beberapa pihak yang telah berkontribusi pada program tiga juta rumah. Penerima penghargaan antara lain Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Program tiga juta rumah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mewujudkan cita-cita pemerintah untuk menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.