Kemenhut Cabut 18 Izin Pemanfaatan Hutan: 526.144 Hektare Kembali Jadi Kawasan Negara

Kementerian Kehutanan mencabut 18 izin pemanfaatan hutan seluas 526.144 hektare di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, mengembalikan lahan tersebut ke negara.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI telah mengambil tindakan tegas dengan mencabut 18 unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di berbagai wilayah Indonesia. Pencabutan izin ini meliputi area seluas 526.144 hektare yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Langkah ini diambil pada Jumat, 21 Februari 2024, di Jakarta, dan diumumkan langsung oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut, Dida Mighfar Ridha.

Pencabutan izin ini merupakan sanksi administratif atas ketidakpatuhan pemegang izin terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Dengan pencabutan ini, lahan seluas 526.144 hektare tersebut kembali menjadi kawasan hutan negara. Hal ini menandai komitmen pemerintah dalam melindungi dan melestarikan hutan Indonesia.

Dirjen PHL Kemenhut, Dida Mighfar Ridha, menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah penelaahan kondisi lahan yang meliputi tutupan lahan, potensi hasil hutan, kondisi topografi, keberadaan masyarakat sekitar, dan aksesibilitas area tersebut. Proses ini penting untuk menentukan langkah pengelolaan hutan selanjutnya yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Para pemegang izin PBPH yang dicabut tersebut diwajibkan menghentikan semua aktivitas di area kerja mereka. Semua aset tidak bergerak menjadi milik negara, kecuali aset tanaman hasil budidaya. Mereka juga diharuskan melunasi kewajiban finansial dan memenuhi kewajiban lain yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Kewajiban pemegang PBPH, seperti menyusun rencana kerja usaha 10 tahunan dan rencana kerja tahunan, serta melaksanakan kegiatan nyata di lapangan, diatur dalam peraturan tersebut. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif, seperti yang terjadi pada 18 unit PBPH yang izinnya dicabut. “Jika pemegang PBPH tidak memenuhi kewajibannya, maka Menteri Kehutanan dapat melakukan pengenaan sanksi administratif terhadap PBPH,” tegas Dida Mighfar Ridha.

Selain pencabutan izin, sanksi administratif lain yang dapat diberikan meliputi teguran tertulis, denda administratif, dan pembekuan PBPH. Tata cara pengenaan sanksi ini mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Pencabutan 18 izin PBPH seluas lebih dari 500 ribu hektare merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk melindungi dan melestarikan hutan Indonesia. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan dan memastikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Proses penelaahan kondisi lahan yang akan dilakukan selanjutnya akan menjadi dasar bagi perencanaan pengelolaan hutan yang lebih baik di masa mendatang.

Dengan mengembalikan lahan tersebut ke negara, pemerintah memiliki kesempatan untuk merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya hutan dapat dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Ke depan, pengawasan dan penegakan hukum di sektor kehutanan perlu terus ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan juga sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

Pencabutan izin ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemegang izin lainnya untuk selalu mematuhi peraturan dan menjalankan kewajibannya dengan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia dan keseimbangan ekosistemnya.

Pencabutan 18 izin PBPH seluas 526.144 hektare oleh Kemenhut merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan Indonesia. Langkah ini menekankan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan pengelolaan hutan berkelanjutan, serta menjadi peringatan bagi pemegang izin lainnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku.