Kemenko Kumham Imbau Penggunaan Platform Musik Komersial untuk Lindungi Hak Cipta
Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan HAM mengimbau penggunaan platform musik komersial untuk melindungi hak cipta karya musik Indonesia, diapresiasi peluncuran platform Velodiva yang telah bekerja sama dengan LMKN.
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengimbau penggunaan platform musik komersial di area bisnis. Imbauan ini bertujuan untuk mendukung perlindungan hak cipta karya musik Indonesia. Hal ini disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Jumat lalu. Imbauan tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemanfaatan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Kekayaan Intelektual Kemenko Kumham Imipas, Syarifuddin.
Syarifuddin menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menghargai hak cipta. "Menggunakan pemutar musik yang sah dan membayar royalti yang tepat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap karya yang telah menghibur dan memberikan dampak positif bagi banyak orang," ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri musik yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah mengapresiasi kehadiran platform musik baru bernama Velodiva. Platform ini dinilai sebagai solusi konkret dalam upaya perlindungan hak cipta di bidang musik. Kehadiran Velodiva diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis untuk memenuhi kewajiban hukum mereka terkait penggunaan karya musik.
Dukungan Velodiva terhadap Perlindungan Hak Cipta
CEO Velodiva, Vedy Eriyanto, menjelaskan bahwa platformnya telah bekerja sama secara resmi dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Velodiva hadir untuk memberikan solusi komprehensif bagi pengguna komersial dalam memenuhi kewajiban penggunaan karya rekaman. "Velodiva berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam pengelolaan royalti dan distribusinya, dengan memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara transparan, adil, dan merata sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Vedy.
Vedy juga menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 sebagai regulasi penting yang mengatur tata kelola dan distribusi royalti. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pelaporan penggunaan aset karya rekaman oleh pengguna komersial. Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi para pencipta musik.
Velodiva berkomitmen untuk memberikan transparansi dan kemudahan dalam proses pembayaran royalti. Sistem yang terintegrasi dengan LMKN diharapkan dapat mempercepat proses distribusi royalti kepada para pencipta lagu.
Harapan LMKN terhadap Kolaborasi Teknologi
Yessi Kurniawan, anggota LMKN Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi, menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara pemerintah, platform musik, dan LMKN dapat menciptakan tata kelola pengelolaan royalti yang berbasis teknologi. "Momentum ini bisa menjadi suatu wadah bagaimana kita menciptakan teknologi yang transparan supaya sistem royalti dapat didistribusikan secara cepat, akurat, dan transparan kepada setiap pencipta lagu," ungkap Yessi.
Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, diharapkan para pencipta lagu dapat menerima imbalan yang adil dan layak atas karya mereka. Hal ini akan mendorong kreativitas dan perkembangan industri musik Indonesia.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak cipta dan menciptakan ekosistem industri musik yang lebih baik. Kolaborasi antara pemerintah, platform musik, dan LMKN diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para seniman dan industri musik Indonesia secara keseluruhan.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan industri musik yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, para seniman dapat menerima manfaat ekonomi yang layak dari karya mereka.