Kemenkum Malut dan DJKI Perkuat Sinergi Tingkatkan Permohonan Kekayaan Intelektual
Kemenkum Maluku Utara dan DJKI berkomitmen meningkatkan permohonan kekayaan intelektual hingga 20% di tahun 2025 melalui sinergi dan kolaborasi, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang KI.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berkolaborasi optimalkan peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual (KI). Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Malut, Chusni Thamrin, mengungkapkan komitmen ini di Ternate, Senin (3/2).
Dorongan Sinergi dan Kolaborasi
Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir, mendorong sinergi antarlembaga. Kemenkumham Malut akan bekerja sama dengan DJKI, pemerintah daerah, kampus, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya jelas: akselerasi peningkatan permohonan KI di Maluku Utara. Targetnya? Peningkatan sebesar 20 persen pada tahun 2025. Untuk mencapai target ambisius ini, dukungan penuh dari DJKI sangat dibutuhkan dalam membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat.
Agenda Prioritas dan Tantangan
Dalam koordinasi dengan Sekretaris DJKI Kemenkumham, Andrieansjah, Chusni Thamrin (didampingi Kadiv Peraturan Perundang-undangan, Zulfahmi) memaparkan beberapa agenda prioritas. Prioritas tersebut meliputi peningkatan permohonan KI, penyelesaian aduan pelanggaran KI, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang KI. Hal ini sejalan dengan program prioritas DJKI di tahun tematik 2025, yang fokus pada hak cipta dan desain industri. Tantangannya? Pemblokiran anggaran DIPA KI dan keterlambatan penerbitan dokumen target kinerja dan rencana aksi di bidang KI. Kendati demikian, kegiatan pelayanan KI di Maluku Utara tetap berjalan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Dukungan DJKI dan Komitmen Kemenkumham Malut
Sekretaris DJKI, Andrieansjah, menyatakan dukungan penuh terhadap komitmen Kemenkumham Malut. Ia menekankan pentingnya pelayanan dan penegakan hukum KI untuk mencapai target kinerja DJKI. Apresiasi juga disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir, atas dukungan DJKI. Ia menegaskan kembali komitmennya untuk mencapai target kinerja dan implementasi program prioritas DJKI di wilayah Malut. Sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan DJKI, pemerintah daerah, kampus, masyarakat, dan seluruh pihak terkait akan terus diperkuat demi perlindungan KI di Maluku Utara.