KemenPANRB dan TBI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pemerintahan Digital Indonesia
KemenPANRB dan Tony Blair Institute (TBI) perkuat kolaborasi untuk percepatan transformasi digital di Indonesia, fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan publik.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Tony Blair Institute (TBI) mengumumkan penguatan kolaborasi mereka dalam mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia. Pertemuan pada 14 Maret 2023 di Jakarta menghasilkan kesepakatan untuk mempercepat transformasi digital, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan publik. Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai prioritas pemerintahan digital ini.
Menteri Rini menyatakan bahwa pemerintahan digital diharapkan menjadi pengungkit utama pembangunan di Indonesia. Beliau menambahkan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TBI, sangat krusial untuk mempercepat proses transformasi ini. Pertemuan tersebut membahas strategi untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk pengentasan kemiskinan dan inklusi keuangan.
Salah satu fokus utama kolaborasi ini adalah pemanfaatan data. Pemerintah Indonesia tengah berupaya memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk program pengentasan kemiskinan. Selain itu, digitalisasi juga akan diterapkan pada sistem perpajakan, layanan perizinan berusaha, dan administrasi pemerintahan secara keseluruhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Strategi Pemerintahan Digital dan Kolaborasi dengan TBI
Kementerian PANRB menerapkan strategi shared outcomes atau hasil bersama untuk meningkatkan efektivitas program. Dua fokus utama adalah penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan transformasi digital pemerintah. Kolaborasi dengan TBI diharapkan dapat mempercepat transformasi digital melalui beberapa cara.
TBI akan memberikan pendampingan strategis dan berbagi praktik terbaik global dalam adopsi platform digital pemerintah, termasuk INA Pas, INA Ku, dan INA Gov. Mereka juga akan membantu memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dan memfasilitasi akses ke peluang pendanaan dari lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, ADB, dan UNDP.
Kementerian PANRB dan TBI berencana untuk menyusun peta jalan dan visi kolaborasi jangka panjang, termasuk indikator keberhasilan transformasi digital. Tujuannya adalah untuk memastikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
Dukungan TBI terhadap Transformasi Digital Indonesia
Country Director TBI, Shuhaela Haqim, menyatakan kesiapan TBI untuk melanjutkan kolaborasi dengan KemenPANRB. Kerja sama antara TBI dan pemerintah Indonesia di bidang pemerintahan digital telah berlangsung sejak tahun 2023. TBI sepenuhnya mendukung upaya KemenPANRB dan instansi terkait dalam mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia.
Kolaborasi ini menandai komitmen kuat Indonesia untuk memanfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan dari TBI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Indonesia diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dan mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
Melalui strategi yang terukur dan kolaborasi yang erat, pemerintah Indonesia optimis dapat mencapai tujuan transformasi digital. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan transparansi pemerintahan.