KemenPPPA, Polri, dan Peradi Jalin Kerja Sama Tangani Kasus Kekerasan Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi dengan Polri dan Peradi untuk mempercepat proses hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, guna memberikan efek jera dan melindungi korban.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Kerja sama ini diluncurkan di Jakarta pada Selasa, 4 Juli 2023, sebagai respons atas tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Tanah Air.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat proses hukum, memastikan keadilan bagi korban, dan memberikan efek jera bagi pelaku. "Kami bergandengan tangan dengan Polri dan Peradi agar para pelaku bisa diproses hukum dengan cepat, tepat, dan memberikan efek jera agar kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi lagi di mana pun," tegas Menteri Arifah.

Langkah ini dipicu oleh data survei KemenPPPA yang menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengkhawatirkan. Survei tersebut menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan dan 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual, fisik, atau bentuk kekerasan lainnya. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga dan organisasi profesi dinilai sangat krusial untuk mengatasi masalah ini.

Kerja sama antara KemenPPPA, Polri, dan Peradi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden. Menteri Arifah menjelaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga ini dilakukan menindaklanjuti amanat Presiden untuk melakukan kerja sama dengan kementerian lembaga dan mitra lainnya, termasuk partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

Komitmen Polri dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga ditegaskan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Wahyu menyatakan bahwa Polri berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus-kasus tersebut. "Tujuan kami adalah meningkatkan kinerja penanganan kasus, memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dan menciptakan lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang anak," ujar Komjen Pol Wahyu Widada.

Peradi, sebagai organisasi profesi advokat, akan berperan dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan. Keterlibatan Peradi diharapkan dapat memastikan proses hukum berjalan adil dan efektif, serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi korban. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Kerja sama ini bukan hanya sebatas deklarasi, tetapi akan diwujudkan dalam langkah-langkah konkret. Beberapa rencana aksi yang akan dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penyediaan layanan bantuan hukum bagi korban, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah dan melaporkan kasus kekerasan.

KemenPPPA akan berperan dalam memberikan data dan informasi terkait kasus kekerasan, serta melakukan koordinasi dengan Polri dan Peradi. Polri akan bertanggung jawab dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus, sementara Peradi akan memberikan pendampingan hukum kepada korban. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat lebih efektif dan efisien.

Ketiga lembaga berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk memastikan keberhasilan program ini. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur dampak kerja sama ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Harapannya, kerja sama ini dapat menjadi model kolaborasi yang efektif dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan di Indonesia.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini akan memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban, serta memberikan efek jera bagi para pelaku. Langkah ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dan berbagai pihak dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

Selain peran pemerintah dan lembaga terkait, peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar, memberikan dukungan kepada korban, serta ikut serta dalam kampanye pencegahan kekerasan.

Pentingnya kesadaran kolektif dalam melindungi perempuan dan anak harus terus digaungkan. Dengan kepedulian bersama, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak untuk tumbuh dan berkembang.