Kementerian ATR/BPN: Tanah Adat Jembrana, Percontohan Pertanian Modern

Kementerian ATR/BPN menjadikan kerjasama pemanfaatan tanah adat di Desa Adat Asah Duren, Jembrana, Bali dengan PT Nusantara Segar Abadi sebagai percontohan pengembangan pertanian modern di Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan tanah adat di Desa Adat Asah Duren, Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Bali sebagai proyek percontohan pengembangan pertanian modern. Kerja sama antara desa adat dengan PT Nusantara Segar Abadi, perusahaan pertanian pisang cavendish, ditandatangani pada Jumat, 28 Februari 2024, menandai langkah inovatif ini. Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menyebut skema ini sebagai yang pertama di Indonesia, membuka peluang replikasi di daerah lain. Kerja sama ini menjawab pertanyaan Apa (kerjasama pemanfaatan tanah adat untuk pertanian modern), Siapa (Kementerian ATR/BPN, Desa Adat Asah Duren, dan PT Nusantara Segar Abadi), Di mana (Jembrana, Bali), Kapan (28 Februari 2024), Mengapa (mengembangkan pertanian dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat adat), dan Bagaimana (melalui kerjasama pemanfaatan tanah adat).

Inisiatif ini menunjukkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung reformasi agraria, khususnya terkait akses dan pemanfaatan tanah ulayat. Pihak Kementerian memberikan dukungan penuh terhadap kerja sama ini, selama prinsip saling menguntungkan dipegang teguh oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan dua fungsi utama Kementerian ATR/BPN dalam hal tanah ulayat: sertifikasi aset dan akses pemanfaatan. Dengan skema ini, diharapkan tanah adat tetap terjaga dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat adat.

Wakil Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya perawatan lahan hingga panen, agar masyarakat adat dapat menikmati hasil kerja sama secara maksimal. Beliau juga mengingatkan pentingnya transparansi dan keterbukaan di antara kedua pihak untuk menghindari potensi konflik atau campur tangan pihak lain yang tidak bertanggung jawab. "Tugas masyarakat adat tidak hanya berhenti dengan menanam bibit pisang hari ini, tetapi juga harus merawat hingga panen dan mendapatkan penghasilan," kata Ossy Dermawan. Keterbukaan ini penting untuk mencegah "fitnah dan hasutan", tambahnya.

Kerja sama antara Desa Adat Asah Duren dan PT Nusantara Segar Abadi didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Desa Adat Asah Duren menyediakan lahan, pupuk, dan tenaga perawatan, sementara PT Nusantara Segar Abadi menyediakan bibit, pendampingan tenaga ahli, dan bertanggung jawab atas pembelian hasil panen. Luas lahan yang dikerjasamakan saat ini mencapai 98 are, dengan potensi perluasan jika kerja sama berjalan lancar. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, I Made Daging, menyatakan kesiapan untuk mendorong replikasi model ini di daerah lain, mengingat kesulitan masyarakat adat dalam mengelola lahan dengan teknologi pertanian modern.

Model kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Adat Asah Duren. Dengan pendampingan dari perusahaan, diharapkan masyarakat adat dapat mengadopsi teknologi pertanian modern dan meningkatkan pendapatan mereka. "Sekarang sudah ada perusahaan yang bersedia mendampingi dan membimbing untuk menanam pisang secara modern. Kami berharap masyarakat desa adat bisa menyerap dan mempraktikkan ilmu tersebut," kata I Made Daging.

Keberhasilan kerja sama ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk kesiapan masyarakat adat dalam mengelola lahan secara modern, serta komitmen perusahaan dalam memberikan pendampingan dan membeli hasil panen dengan harga yang wajar. Peran pemerintah dalam mengawasi dan memastikan berjalannya kerja sama sesuai kesepakatan juga sangat penting.

Desa Adat Asah Duren memiliki total aset tanah seluas 12 hektare, dengan sekitar 6 hektare telah ditanami berbagai tanaman seperti kopi, cengkih, dan cokelat. Bendesa I Kadek Suentra menyatakan kesiapan untuk menambah luas lahan yang dikerjasamakan jika penanaman pisang cavendish memberikan hasil yang memuaskan. Perluasan lahan ini tentu saja harus melalui persetujuan dari seluruh masyarakat adat.

Semua lahan ulayat Desa Adat Asah Duren telah bersertifikat dari BPN, memudahkan proses kerja sama dan memberikan kepastian hukum. Keberhasilan model kerja sama ini akan menjadi contoh bagi desa adat lain di Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan aset tanah ulayat mereka secara optimal dan berkelanjutan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada masyarakat adat dalam mengakses teknologi dan pasar modern.

Keberhasilan program ini akan menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan tanah adat dapat diintegrasikan dengan praktik pertanian modern, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.