Kepuasan Publik terhadap 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Tingginya kepuasan publik (80,9%) terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama dinilai sebagai cerminan kepercayaan masyarakat, terutama berkat suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama menunjukan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat, 31 Januari.

Survei Litbang Kompas yang dirilis Januari 2025 menunjukkan angka kepuasan publik mencapai 80,9 persen. Bima Arya melihat hasil ini sebagai apresiasi atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang berjalan lancar. Menurutnya, keberhasilan pemilu dan pilkada merupakan pencapaian yang mudah diingat dan dinilai publik dalam waktu singkat.

Sektor Politik dan Keamanan Paling Memuaskan

Dari hasil survei tersebut, sektor politik dan keamanan meraih tingkat kepuasan tertinggi, yakni 85 persen. Wamendagri meyakini keberhasilan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang aman dan kondusif menjadi faktor utama pencapaian ini. Suksesnya pemilu dan pilkada menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Kerja Keras Bersama

Bima Arya menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras berbagai pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), TNI, dan Polri turut berperan penting dalam mensukseskan pemilu dan pilkada. Sinergi antar lembaga ini memastikan berjalannya proses demokrasi dengan aman dan lancar, memberikan kesempatan masyarakat untuk menjalankan hak pilihnya.

Kepercayaan Publik sebagai Modal Utama

Lebih lanjut, Wamendagri menyatakan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya menjamin stabilitas politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada negara. Hal ini terlihat dari apresiasi publik terhadap kemampuan bangsa dalam melewati proses pemilu yang rumit dengan mengedepankan nilai kebersamaan di tengah perbedaan.

Evaluasi dan Revisi UU Pilkada

Menyikapi hal tersebut, Bima Arya mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada serta evaluasi sistem keserentakan pemilu. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti DPR, mahasiswa, dan tokoh masyarakat. Pembahasan akan mencakup dampak keserentakan terhadap kualitas dan partisipasi pemilih, serta koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu.

Kesimpulannya, Wamendagri Bima Arya memandang hasil survei kepuasan publik sebagai indikator positif kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang keberhasilannya di 100 hari pertama didukung oleh suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang berlangsung aman dan lancar. Evaluasi dan revisi UU Pilkada ke depan akan menjadi fokus penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan tersebut.