Ketahanan Pangan dan Energi: Jantung Kedaulatan Ekonomi Indonesia Menurut Prabowo

PCO Hasan Nasbi menjelaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap ketahanan pangan dan energi sebagai upaya teguh menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Presiden Prabowo Subianto, sejak jauh sebelum menjabat, telah konsisten menekankan pentingnya ketahanan pangan dan energi bagi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Hasan Nasbi, dalam diskusi publik bertajuk “What’s Up with Prabowo?” di Jakarta, Sabtu (10/5). Menurut Nasbi, komitmen tersebut merupakan upaya nyata untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

Nasbi menjelaskan bahwa konsistensi Presiden Prabowo dalam isu ini, yang bahkan sempat dipertanyakan relevansinya beberapa tahun lalu, kini terbukti sangat relevan. Konflik global terkini, seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Gaza-Israel, dan meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan, telah menggarisbawahi pentingnya ketahanan pangan dan energi bagi Indonesia. Visi Presiden Prabowo, kata Nasbi, berakar pada kekhawatiran akan gangguan rantai pasokan global yang disebabkan oleh ketidakstabilan geopolitik.

Bahkan dengan sumber daya finansial yang cukup, sebuah negara mungkin tidak mampu mengimpor kebutuhan pokok jika perdagangan global terganggu. "Mengapa Presiden begitu gigih pada hal-hal ini? Mengapa ia begitu mendorong kemandirian? Karena dunia bisa jatuh ke dalam krisis kapan saja," jelas Nasbi, mengutip alasan di balik komitmen Presiden Prabowo.

Indonesia, menurut Nasbi, masih sangat bergantung pada impor bahan bakar. Konsumsi bahan bakar harian Indonesia mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, dengan sekitar satu juta barel diimpor setiap harinya. Ketergantungan ini menjadi sorotan penting dalam konteks ketahanan energi nasional. Presiden Prabowo menyadari hal ini dan terus mendorong upaya untuk mengurangi ketergantungan tersebut demi ketahanan energi nasional.

Upaya untuk mengurangi impor bahan bakar ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban impor dan meningkatkan ketahanan energi Indonesia dalam jangka panjang. Langkah-langkah strategis sedang dan akan terus dilakukan untuk mencapai kemandirian energi.

Pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan produksi energi dalam negeri melalui berbagai program, termasuk eksplorasi dan pengembangan sumber daya energi baru dan terbarukan. Investasi dalam infrastruktur energi juga menjadi prioritas untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Selain energi, ketahanan pangan juga menjadi fokus utama Presiden Prabowo. Nasbi menekankan bahwa ketahanan pangan bukan hanya penting dalam masa krisis, tetapi juga sangat menguntungkan di masa damai. Dengan ketahanan pangan yang terjamin, Indonesia tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk mengimpor barang-barang kebutuhan pokok.

Ketahanan pangan juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian, dan memberikan dukungan kepada petani agar dapat meningkatkan hasil panen mereka. Program-program tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui berbagai kebijakan dan program yang telah dan akan terus dijalankan, pemerintah berupaya untuk memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Hal ini merupakan bagian penting dari upaya untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kesimpulannya, komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap ketahanan pangan dan energi merupakan langkah strategis untuk menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Upaya untuk mencapai kemandirian dalam kedua sektor ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia, baik dalam masa krisis maupun masa damai, memastikan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi bangsa.