KKP Akselerasi Perlindungan Laut: Kerja Sama dengan MPA dan OECM untuk Konservasi Perairan Nasional

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat perlindungan laut melalui kerja sama dengan MPA dan OECM, berupaya perluas kawasan konservasi hingga 30 persen pada 2045.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan upaya percepatan perluasan kawasan laut yang dilindungi hingga 30 persen atau 97,5 juta hektare pada tahun 2045. Inisiatif ini dijalankan melalui kerja sama strategis dengan konsorsium Marine Protected Area (MPA) dan Other Effective Area-based Conservation Measures (OECM). Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat konservasi kawasan perairan nasional dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa sinergi dengan berbagai pihak sangat penting untuk mencapai target perluasan tersebut. Saat ini, lebih dari 29 juta hektare telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi formal. Simposium MPA dan OECM Indonesia 2025, yang baru saja diselenggarakan, menjadi platform untuk berbagi perkembangan, tantangan, dan pembelajaran dalam pengelolaan kawasan konservasi, termasuk peran inisiatif komunitas yang berkontribusi besar pada pelestarian ekosistem laut.

Kolaborasi KKP dengan konsorsium MPA dan OECM, yang terdiri dari WWF Indonesia, Coral Triangle Center (CTC), RARE Indonesia, Konservasi Indonesia, Pesisir Lestari (Pelestari), dan Rekam Nusantara, didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). Simposium yang berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor, pada 15-16 Mei 2025, menjadi forum nasional pertama yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk menyusun strategi pengelolaan kawasan konservasi laut yang lebih efektif.

Simposium MPA dan OECM Indonesia 2025 membahas berbagai isu strategis terkait penguatan tata kelola kawasan konservasi. Diskusi difokuskan pada peran MPA dalam melindungi biodiversitas dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, simposium juga membahas pemanfaatan teknologi dan kolaborasi ilmiah dalam pemantauan kawasan konservasi. Peran OECM dalam mendukung konservasi laut di luar kawasan formal juga menjadi poin penting dalam diskusi.

Ketua Konsorsium sekaligus Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF-Indonesia, Imam Musthofa Zainudin, menyampaikan bahwa simposium ini juga memberikan penghargaan kepada pengelola kawasan konservasi dan OECM yang telah berdedikasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir. WWF-Indonesia sendiri telah mendukung penetapan dan pengelolaan sekitar 5,3 juta hektare atau 18,3 persen dari total kawasan konservasi formal nasional, serta aktif menginisiasi pembentukan OECM di beberapa wilayah perairan.

Simposium ini menekankan pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam mencapai tujuan konservasi laut. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan strategi pengelolaan kawasan konservasi dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Other Effective area-based Conservation Measures (OECM) memainkan peran penting dalam upaya pelestarian laut Indonesia. OECM mencakup area yang dikelola secara efektif untuk mencapai hasil konservasi, meskipun tidak secara formal ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Inisiatif ini seringkali melibatkan komunitas lokal dan memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga ekosistem laut.

Pengembangan dan pengakuan OECM merupakan bagian penting dari strategi KKP untuk mencapai target perluasan kawasan konservasi. Dengan melibatkan komunitas lokal dan berbagai pemangku kepentingan, OECM dapat berkontribusi pada peningkatan luas area yang dilindungi dan pengelolaannya yang efektif.

Pengakuan dan dukungan terhadap OECM akan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi laut, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menekankan pentingnya perluasan kawasan konservasi sebagai strategi utama dalam menjaga kelestarian biota laut. Perluasan ini juga bertujuan untuk memulihkan ekosistem perairan, menjaga laut tetap sehat dan produktif untuk ketahanan pangan biru, serta mengatasi dampak perubahan iklim.

Saat ini, luas kawasan konservasi perairan Indonesia telah mencapai 29,9 juta hektare, mendekati target nasional sebesar 32,5 juta hektare pada tahun 2030. Upaya KKP untuk mempercepat perluasan kawasan konservasi hingga 30 persen pada tahun 2045 menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kelestarian laut Indonesia untuk generasi mendatang.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat lokal, Indonesia dapat mencapai target konservasi lautnya dan memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan untuk kesejahteraan masyarakat.