KLH Cari Pendanaan Lain Usai Efisiensi Anggaran 2025
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mencari pendanaan alternatif dari berbagai sumber, termasuk PNBP dan kerja sama internasional, setelah efisiensi anggaran 2025 mengurangi alokasi dana sebesar Rp396 miliar.
Jakarta, 7 Februari 2025 - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang signifikan di tahun 2025. Pemerintah telah memangkas anggaran, dan KLH pun harus beradaptasi dengan pengurangan dana sebesar Rp396 miliar, dari Rp1,079 triliun menjadi Rp683 miliar. Namun, KLH tak tinggal diam. Langkah strategis pun diambil untuk memastikan program-program lingkungan tetap berjalan optimal.
Mencari Sumber Pendanaan Alternatif
Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tak akan menghentikan kerja KLH. "Kita terus bekerja karena kita juga punya sumber lain," ujar Vivien usai konferensi pers di Kantor KLH Jakarta. Salah satu sumber alternatif yang akan digali adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Proyeksi PNBP KLH justru meningkat signifikan, dari Rp93,7 miliar menjadi Rp1,18 triliun. Peningkatan ini berasal dari berbagai kegiatan, termasuk persetujuan lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Langkah ini menunjukkan komitmen KLH untuk mencari solusi finansial internal guna mengatasi pemotongan anggaran.
Kerja Sama Internasional dan Donor
Selain PNBP, KLH juga aktif mencari pendanaan dari sumber eksternal. "Kita masih punya sumber-sumber lain yang kita gali, yaitu dari donor dan juga negara-negara sahabat," tambah Vivien. Kerja sama internasional menjadi fokus utama, terutama untuk mendukung program-program prioritas seperti pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan restorasi ekosistem.
KLH telah memetakan potensi kerja sama luar negeri untuk berbagai program lingkungan, termasuk restorasi gambut, rehabilitasi mangrove, perlindungan laut, dan pengelolaan limbah B3. Kerja sama ini diharapkan dapat menutupi sebagian kekurangan anggaran yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi.
Efisiensi Internal KLH
KLH juga melakukan efisiensi internal untuk mengoptimalkan anggaran yang ada. Vivien menjelaskan bahwa sebagian besar pemotongan anggaran difokuskan pada pengurangan perjalanan dinas, rapat, dan seminar. Langkah ini menunjukkan komitmen KLH untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.
Dampak Inpres 1/2025
Efisiensi anggaran KLH merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang meminta pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun. Kementerian/lembaga diminta melakukan efisiensi sebesar Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah dipangkas Rp50,59 triliun. Inpres ini menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang lebih efisien dan efektif.
Kesimpulan
Meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran, KLH tetap berkomitmen untuk menjalankan program-program lingkungan. Dengan mencari pendanaan alternatif dari PNBP, kerja sama internasional, dan efisiensi internal, KLH berupaya untuk memastikan keberlanjutan program-program penting demi menjaga lingkungan Indonesia. Langkah proaktif ini menunjukkan adaptasi KLH terhadap kebijakan pemerintah dan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan.