KLH Dorong Pemprov DKI Jakarta Optimalkan Pemilahan Sampah untuk RDF Rorotan

KLH meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat pemilahan sampah guna mendukung operasional RDF Plant Rorotan yang ditargetkan beroperasi paling lambat Juni.

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya pemilahan sampah yang lebih efektif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mendukung operasional Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan. Menteri Hanif menyampaikan permintaan ini saat mengunjungi RDF Rorotan di Jakarta Utara pada Senin (19/5).

Dalam kunjungannya, Menteri LH mendorong agar fasilitas pengolahan sampah tersebut dapat segera beroperasi paling lambat bulan Juni. Target ini lebih cepat dari rencana awal Pemprov DKI Jakarta yang menargetkan operasi dimulai pada September. Hanif menjelaskan bahwa pengelolaan sampah yang tepat, termasuk pemilahan antara sampah organik dan anorganik, sangat krusial untuk keberhasilan RDF Rorotan.

"Kalau kemudian bila mana masalahnya adalah sampah, maka sampahnya yang harus kita kelola. Harus kita pisah antara organik dan anorganik. Sampah lama, sudah lah, jangan masuk sini dulu, masuk ke Bantargebang," jelas Hanif, menekankan perlunya memisahkan sampah baru dan lama.

Langkah percepatan ini diperlukan agar RDF Rorotan dapat segera beroperasi dan mengatasi keluhan warga terkait bau yang berasal dari lokasi tersebut. Hanif menduga bau tidak sedap itu disebabkan oleh penggunaan sampah lama yang sudah tercampur dalam proses operasional. Ia menyarankan agar sampah baru yang telah dipilah dari wilayah Jakarta Utara dapat segera dimanfaatkan.

Menteri LH memperkirakan bahwa sekitar 2.500 ton sampah dihasilkan setiap harinya di Jakarta Utara. Dengan pemilahan yang efektif, sampah-sampah ini dapat diolah tanpa menimbulkan masalah bau. "Jadi (sampah) yang baru saya yakin dalam satu minggu ke depan sudah bisa dipisah sehingga tidak ada lagi bau yang di sini. Semua teknologi yang di sini sudah komplit, jadi tinggal menyesuaikan input sampahnya," ujarnya.

Hanif juga menekankan pentingnya diskusi yang masif dengan masyarakat sekitar untuk memastikan operasional RDF Rorotan berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. Ia mengingatkan agar penundaan operasional tidak menyebabkan penumpukan 2.500 ton sampah setiap harinya.

Data dari Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa setiap hari, Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah. Sebagian besar sampah tersebut dikirim ke TPST Bantargebang, yang masih menerapkan praktik open dumping atau penimbunan sampah secara terbuka. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan.

Dengan adanya RDF Rorotan, diharapkan volume sampah yang dikirim ke Bantargebang dapat berkurang secara signifikan. Fasilitas ini akan mengolah sampah menjadi energi terbarukan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memberikan solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan bagi Jakarta.

Keberhasilan operasional RDF Rorotan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya. Dukungan dari pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar akan menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Jakarta.

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah. Investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan juga sangat diperlukan untuk mengatasi masalah sampah di ibu kota.