KLH Usul Perubahan Kerja Sama Iklim dengan Norwegia: Fokus Perdagangan Karbon dan Pendanaan

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengusulkan revisi nota kesepahaman kerja sama perubahan iklim dengan Norwegia, termasuk peningkatan mekanisme pendanaan dan perdagangan karbon.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) Indonesia mengusulkan sejumlah perubahan dalam nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Pemerintah Norwegia terkait perubahan iklim. Perubahan ini diusulkan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Ruth Giverin di Jakarta, Rabu (19/2).

Pertemuan tersebut membahas komitmen Indonesia dalam menangani krisis iklim global dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Norwegia. Menteri Hanif menekankan kerja sama yang telah terjalin baik antara kedua negara, mencakup peningkatan cadangan karbon, restorasi lahan gambut, dan konservasi keanekaragaman hayati. Namun, KLH menilai perlu adanya penyesuaian MoU untuk menghadapi tantangan terkini.

Salah satu poin utama yang diusulkan adalah perubahan dalam mekanisme kerja sama, khususnya terkait penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). KLH juga mengusulkan revisi mekanisme kelembagaan dan bentuk kemitraan yang lebih efektif. Perubahan signifikan lainnya adalah usulan revisi Contribution Agreement dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), yang mengatur pendanaan berbasis kontribusi (Result Based Contribution/RBC) dari Norwegia untuk mendukung program FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hanif juga memaparkan rencana Indonesia untuk mengembangkan perdagangan karbon baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini dinilai krusial untuk mencapai target iklim dan penurunan emisi GRK. "Perdagangan karbon Indonesia masih memerlukan pengembangan yang signifikan untuk memberi kontribusi bagi pengelolaan aset negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Menteri Hanif.

Pemerintah Indonesia berharap dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Norwegia, untuk mengembangkan ekosistem pasar karbon yang handal dan mengimplementasikan strategi Mutual Recognition Agreement. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat akses terhadap kredit karbon, baik domestik maupun internasional, guna memenuhi kebutuhan program dekarbonisasi dan mencapai target Net Zero Emission (NZE).

Percepatan suplai kredit karbon dinilai penting untuk mendukung berbagai program dekarbonisasi dan pencapaian target NZE. Kerja sama dengan Norwegia diharapkan dapat memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengembangkan dan mengelola pasar karbon, serta memastikan keberlanjutan program-program lingkungan.

Usulan perubahan MoU ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dengan Norwegia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan revisi MoU, diharapkan kerja sama kedua negara dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Perubahan yang diusulkan mencakup aspek pendanaan, mekanisme kelembagaan, dan bentuk kemitraan yang lebih kolaboratif. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Indonesia dan Norwegia dalam mencapai tujuan bersama, yaitu mengurangi emisi GRK dan melindungi lingkungan.

KLH berharap revisi MoU ini dapat segera diimplementasikan sehingga kerja sama kedua negara dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai target iklim yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kerja sama Indonesia dan Norwegia dalam bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim akan semakin optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.

Pertemuan antara KLH Indonesia dan perwakilan Pemerintah Norwegia menghasilkan usulan perubahan signifikan dalam MoU kerja sama perubahan iklim. Fokus utama perubahan ini adalah pada peningkatan mekanisme pendanaan, pengembangan perdagangan karbon, dan penguatan kemitraan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) di Indonesia.