Kodam Pattimura Tindak Tegas Oknum TNI yang Lindungi Tambang Emas Ilegal di Gunung Botak

Kodam Pattimura mengambil tindakan tegas terhadap oknum TNI yang diduga melindungi tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, dan tengah melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang terlibat.

Ambon, 3 April 2024 - Komando Daerah Militer (Kodam) XV Pattimura di Maluku bertindak tegas terhadap oknum TNI yang terlibat dalam melindungi aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru. Tindakan ini diambil setelah beredarnya informasi mengenai keterlibatan oknum TNI dalam kegiatan ilegal tersebut. Panglima Kodam XV/Pattimura menegaskan komitmennya untuk tidak pandang bulu dalam menindak prajurit yang melanggar hukum, sekaligus meminta bantuan pemerintah daerah dan media dalam mengawasi dan mencari solusi atas permasalahan tambang ilegal di wilayah tersebut.

Kapendam XV Pattimura, Kolonel Inf. Heri Krisdianto, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa Kodam sedang melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi seluruh oknum TNI yang terlibat dan memanfaatkan Gunung Botak untuk kepentingan pribadi. Ribuan penambang ilegal yang beroperasi di Gunung Botak dinilai memberikan peluang bagi oknum TNI untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Pihak Kodam menegaskan bahwa setiap oknum yang terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pernyataan Kapendam menanggapi pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota TNI yang memiliki aset usaha di area tambang emas ilegal Gunung Botak Namlea, bahkan diisukan sebagai bandar batu cinabar. Kodam Pattimura berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan keadilan ditegakkan. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi oknum TNI lainnya yang mungkin terlibat dalam kegiatan serupa.

Pangdam XV/Pattimura menekankan kepada seluruh prajuritnya untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal apapun. Beliau berharap Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh pihak terkait, termasuk media, dapat turut serta mengawasi dan memberikan solusi atas maraknya penambangan ilegal di Gunung Botak. Hal ini penting mengingat Kabupaten Buru akan segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sehingga dikhawatirkan isu ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Kapendam menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh oleh narasi negatif yang bertujuan untuk memframing TNI seolah-olah secara massal terlibat dalam usaha tambang ilegal. Pernyataan tersebut ditegaskan karena permasalahan tambang ilegal di Gunung Botak telah dibahas hingga tingkat Pemprov Maluku, dan penanganan kasus ini terus dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta yang ada.

Kolonel Heri juga meminta masyarakat untuk turut serta mengawasi dan membantu proses pengungkapan kasus ini agar transparansi tetap terjaga. Kerja sama antara Kodam Pattimura, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk memberantas aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Botak dan menjaga stabilitas keamanan di Pulau Buru.

Kodam Pattimura berkomitmen untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan. Tindakan tegas terhadap oknum TNI yang terlibat merupakan bukti nyata komitmen tersebut. Selain itu, upaya pencegahan dan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

• Melakukan pendalaman untuk mengidentifikasi seluruh oknum TNI yang terlibat.
• Menetapkan sanksi tegas kepada oknum TNI yang terbukti bersalah.
• Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan pihak terkait untuk mencari solusi mengatasi tambang ilegal.
• Meminta bantuan media dan masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas tambang ilegal.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan permasalahan tambang emas ilegal di Gunung Botak dapat segera teratasi dan penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Kodam Pattimura berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku.