Kolaborasi Pusat dan Daerah: Strategi Jitu Tangani PPKS, Kata DWP Kemensos

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial ungkap strategi jitu atasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lewat kolaborasi pusat dan daerah, termasuk pelatihan dan bantuan kewirausahaan.

Malang, Jawa Timur, 13 April 2024 - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi strategi kunci dalam menangani permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini disampaikan oleh Penasihat I DWP Kementerian Sosial, Fatma Saifullah Yusuf, di Kota Malang, Jawa Timur.

Fatma menekankan pentingnya kerja sama yang erat ini dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap individu yang masuk dalam kategori PPKS. Menurutnya, dibutuhkan bantuan dari berbagai sektor untuk mengatasi kompleksitas masalah ini. Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Malang, memiliki peran krusial dalam mendukung program-program tersebut.

Lebih lanjut, Fatma menjelaskan bahwa salah satu bentuk kolaborasi yang efektif adalah dengan memasifkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas individu PPKS. Dengan bekal keterampilan yang memadai, diharapkan individu tersebut mampu mencegah munculnya permasalahan sosial serupa di masa mendatang. Keterampilan ini akan memberikan mereka kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan.

Fatma memaparkan bahwa Kementerian Sosial telah menjalankan pelayanan di berbagai sentra secara terintegrasi. "Kami sudah memberikan pelayanan, contoh di Medan ada Sentra Insaf itu untuk PPKS napza dan di sana dilakukan rehabilitasi. Di sentra lain ada terapi wicara, fisioterapi, sampai untuk anak dari teroris kami memberikan pendidikan dan edukasi," ujarnya. Model pelayanan ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing kasus PPKS.

Selain pelayanan di sentra, DWP Kemensos juga aktif berkolaborasi dengan berbagai yayasan. Sebagai contoh, kolaborasi ini telah memfasilitasi layanan khitan massal gratis bagi 78 anak disabilitas, yatim piatu, dan dhuafa. Inisiatif ini menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan akses layanan kesehatan kepada kelompok rentan.

Tidak hanya itu, DWP Kemensos juga menyerahkan berbagai alat bantu, seperti kursi roda adaptif, tongkat adaptif, dan kruk kepada tiga penerima manfaat. Empat penerima manfaat lainnya juga mendapatkan bantuan kewirausahaan untuk mendukung kemandirian ekonomi mereka, meliputi toko perancangan, usaha puding, jasa penulisan, dan budidaya lele.

Semua bantuan tersebut merupakan bagian dari program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kementerian Sosial. Total bantuan yang diberikan di wilayah Malang Raya mencapai Rp55,1 juta untuk 85 PPKS yang masuk dalam klaster anak dan disabilitas. "Ini menunjukkan bahwa Kementerian Sosial selalu hadir bagi masyarakat. Kami juga memberikan 78 paket nutrisi," kata Fatma. Program ATENSI ini dirancang untuk memberikan dukungan komprehensif bagi PPKS, mulai dari rehabilitasi hingga pemberdayaan ekonomi.

Secara keseluruhan, strategi kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dijalankan oleh DWP Kemensos terbukti efektif dalam menangani permasalahan PPKS. Dengan pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak, diharapkan semakin banyak individu yang mendapatkan akses layanan dan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

• Pelatihan untuk peningkatan kapasitas individu PPKS
• Layanan terintegrasi di berbagai sentra Kementerian Sosial
• Kolaborasi dengan yayasan untuk layanan khitan massal gratis
• Penyerahan alat bantu dan bantuan kewirausahaan melalui program ATENSI
• Bantuan nutrisi bagi kelompok rentan

Melalui berbagai program dan kolaborasi yang dilakukan, Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus hadir bagi masyarakat dan memberikan solusi yang komprehensif bagi permasalahan PPKS di Indonesia.