Komisi VIII DPR RI Pastikan Pendidikan di Kemenag Tetap Prioritas

Komisi VIII DPR RI memastikan pendidikan di bawah Kemenag tetap diutamakan dan tidak dinomorduakan, sesuai arahan Presiden Prabowo dalam Astacita, serta berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memastikan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag) tetap menjadi prioritas utama. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) di Jakarta, Senin (24/2). Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam visi Astacita, yang menekankan pentingnya pendidikan agama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selly menegaskan bahwa tanggung jawab mencerdaskan anak bangsa bukan hanya berada di pundak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) semata. Lembaga pendidikan di bawah Kemenag memiliki peran yang sama pentingnya dan tidak boleh diabaikan. "Menjadi komitmen Komisi VIII agar lembaga pendidikan di bawah Kemenag tidak menjadi second liner, tidak dinomorduakan," tegas Selly. Ia menambahkan bahwa pendidikan agama merupakan pilar penting dalam pembangunan karakter bangsa.

Pernyataan Selly didasari oleh visi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang mencakup komitmen keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Komitmen ini meliputi akses umat beragama terhadap layanan keagamaan yang layak, termasuk pembangunan rumah ibadah, bantuan pesantren, dan kesejahteraan para pemuka agama. Presiden juga berkomitmen memberikan insentif kepada guru-guru agama dan meningkatkan fasilitas madrasah.

Selly menjelaskan bahwa Astacita menekankan pentingnya peningkatan pendidikan dan layanan kesehatan, serta dukungan terhadap pesantren dan sekolah berbasis agama. Hal ini termasuk insentif bagi guru-guru agama dan peningkatan fasilitas madrasah. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI menganggap pentingnya basis data guru yang akurat sebagai acuan dalam menentukan regulasi dan langkah-langkah tepat ke depan.

Ia menyinggung perlunya sinergitas antara aplikasi Simpatika dan Emis, mengingat adanya perpindahan data guru. "Tadi sudah disampaikan oleh PGIN bahwa ada perpindahan dari (aplikasi) Simpatika ke Emis, maka harus ada sinergitas, regulasinya seperti apa," tutur Selly. Komisi VIII akan terus mengawal proses ini agar tidak menimbulkan kendala bagi guru madrasah.

Lebih lanjut, Selly juga membahas persoalan efisiensi anggaran yang berdampak pada pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan sertifikasi guru. "Kami memahami keresahan guru madrasah terkait keterlambatan pencairan dana BOS dan tunjangan sertifikasi. Hal ini terjadi akibat efisiensi anggaran yang masih dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Kami akan terus mengawal agar dana tersebut dapat segera dicairkan," jelasnya.

Komisi VIII DPR RI berkomitmen memperjuangkan aspirasi Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN). Hal ini meliputi skema peningkatan kesejahteraan guru madrasah melalui berbagai jalur, seperti insentif, sertifikasi, inpassing (penyetaraan), hingga pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPPK).

Komisi VIII menyadari pentingnya peran guru madrasah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam konteks pendidikan agama. Oleh karena itu, Komisi VIII akan terus berupaya untuk memastikan bahwa pendidikan agama di Indonesia tetap mendapat perhatian dan dukungan yang memadai.

Dengan adanya komitmen ini, diharapkan kesejahteraan guru madrasah dapat ditingkatkan dan kualitas pendidikan agama di Indonesia dapat terus berkembang. Komisi VIII akan terus berkoordinasi dengan Kemenag dan Kementerian Keuangan untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut.

Ke depannya, Komisi VIII akan terus mengawal dan memastikan agar pendidikan di lingkungan Kemenag mendapatkan perhatian yang sama dengan pendidikan di Kemendikbudristek. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa secara menyeluruh dan merata.