KP2MI dan Arab Saudi Bahas Penempatan Pekerja Rumah Tangga

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bertemu dengan Musaned Arab Saudi untuk membahas kembali penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor domestik, dengan fokus pada verifikasi sistem dan peningkatan perlindungan pekerja.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Indonesia dan Arab Saudi selangkah lebih maju dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI). Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, Selasa lalu bertemu dengan perwakilan Musaned, platform resmi Arab Saudi untuk layanan rumah tangga, guna membahas pembukaan kembali penempatan PMI sektor domestik di negara tersebut.

Pertemuan penting ini difokuskan pada verifikasi dan kajian mendalam terhadap sistem yang ditawarkan Musaned. Wamen Christina menekankan pentingnya langkah ini, mengingat Arab Saudi masih menerapkan sistem syarikah, di mana perusahaan-perusahaan tertentu ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah. "Jangan sampai jika penempatan di Arab Saudi berjalan, kita semua terkendala masalah teknis yang beririsan dengan dua aturan," tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memastikan perlindungan maksimal bagi PMI.

Direktur Kemitraan Strategis Musaned, Wafi Assiri, memaparkan data yang cukup mengejutkan. Tercatat 4,5 juta pekerja migran sektor domestik di Arab Saudi, dengan 97 persen diantaranya berangkat secara mandiri. Angka ini direkrut oleh 2,4 juta pemberi kerja. "Artinya, pekerja migran sektor domestik telah mencapai 1/3 dari total sektor pekerjaan di Arab Saudi. Jumlah tersebut sangat besar sampai mengalahkan sektor lainnya," ungkap Wafi. Data ini menggarisbawahi besarnya peran PMI dalam perekonomian Arab Saudi dan perlunya pengelolaan yang lebih baik.

Pemerintah Arab Saudi menyadari pentingnya pengelolaan yang lebih terstruktur. Mereka ingin bertransformasi dalam penanganan penempatan pekerja migran sektor domestik, termasuk dari Indonesia. Tujuannya mulia: meningkatkan kualitas pekerja migran yang direkrut dan menjamin kepuasan bilateral. Arab Saudi bahkan berambisi menjadi panutan dalam perekrutan sektor domestik di dunia. Langkah-langkah yang direncanakan meliputi digitalisasi identitas dan perbankan elektronik untuk penggajian, pengurangan durasi dan biaya rekrutmen, pengawasan visa masuk, dan pengelolaan kedatangan PMI di bandara.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah rencana Arab Saudi untuk meminimalkan eksploitasi dengan menerapkan sistem kontrak minimal dua tahun. Hal ini memberikan pilihan bagi PMI yang merasa kesulitan untuk melanjutkan, pindah pekerjaan, atau pulang ke tanah air. "Pemerintah Arab Saudi menyewa konsultan ketenagakerjaan, semua keputusan tadi berdasar analisis dari berbagai negara asal pekerja migran, termasuk Filipina yang terkenal dengan pengelolaan pekerja migrannya," jelas Wafi. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Arab Saudi dalam meningkatkan perlindungan PMI.

Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI, Dwi Setiawan Susanto, mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan Arab Saudi. Namun, ia juga menyoroti pentingnya kurikulum pelatihan yang spesifik untuk subsektor domestik. "Ada baiknya jika Arab Saudi memiliki kurikulum untuk dijadikan panduan pelatihan kami. Kurikulum tersebut memuat kebutuhan keahlian spesifik untuk subsektor domestik, seperti bagaimana kualifikasi driver, helper, cook, babysitter dan lain sebagainya," sarannya. Saran ini menunjukkan pentingnya keselarasan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja di Arab Saudi.

Pertemuan antara KP2MI dan Musaned menandai langkah signifikan dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan PMI di sektor domestik Arab Saudi. Verifikasi sistem, transformasi pengelolaan, dan peningkatan perlindungan menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil bagi PMI. Kerja sama yang erat antara Indonesia dan Arab Saudi akan sangat krusial dalam mewujudkan hal ini.