KP2MI dan BPS Integrasikan Data PMI: Wujudkan Satu Data Tunggal untuk Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan satu data tunggal PMI guna meningkatkan kualitas kebijakan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi bekerja sama mengintegrasikan data pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Sekjen KemenP2MI dan Plt Sekretaris Utama BPS, disaksikan langsung oleh Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Inisiatif ini bertujuan mewujudkan satu data tunggal PMI, sebuah langkah krusial untuk mendukung pembuatan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran.

Menurut Menteri Karding, selama ini terdapat banyak sumber data PMI yang belum tentu konsisten. "Banyak sumber yang belum tentu sama. Jadi, dengan data tunggal yang merupakan instruksi dari komitmen Presiden ini, kita, di dalam mengambil kebijakan, semakin baik dan tepat sasaran," jelas Menteri Karding dalam pernyataan pers KP2MI. Integrasi data ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan akurasi data PMI, termasuk mereka yang mengikuti program magang, menggunakan Working Holiday Visa (WHV), atau yang kontrak kerjanya diperpanjang secara mandiri oleh perusahaan.

Masalah lain yang dihadapi adalah kesulitan pelaporan data PMI, khususnya bagi mereka yang bekerja di lokasi terpencil. "Pada umumnya harus melaporkan kepada Atnaker. Nah, tetapi setelah itu ketika perpanjangan ini agak repot sama daerah-daerah jauh. Misalnya, di Riyadh. Kalau di Riyadh ada sampai seribu kilometer, jadi jauh. Jadi itu juga diperpanjang agak susah sehingga kadang-kadang tidak ada datanya," ungkap Menteri Karding. Oleh karena itu, kolaborasi dengan BPS diharapkan dapat menghasilkan sistem data yang lebih akurat dan terintegrasi, sejalan dengan komitmen Presiden.

Integrasi data antara KP2MI dan BPS diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang jumlah, lokasi, dan kondisi PMI di luar negeri. Data yang akurat dan terintegrasi ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan PMI. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI.

Kepala BPS, Amalia Adininggar, menyatakan bahwa BPS berkomitmen untuk mengintegrasikan data WNI yang berada di luar negeri, termasuk data PMI, hingga data mereka yang telah meninggal dunia. "Kami menginginkan nantinya ke depan kita punya satu data tunggal untuk pekerja migran Indonesia. Nah ini nantinya merupakan ruang kolaborasi yang sangat baik," ujarnya. Data tunggal ini akan menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga terkait, memastikan konsistensi data dan menghindari perbedaan informasi antar-lembaga.

Dengan adanya satu data tunggal PMI, diharapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan efektif dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan PMI. Data yang akurat dan terintegrasi akan membantu pemerintah dalam merencanakan program-program yang dibutuhkan, seperti pelatihan, perlindungan hukum, dan bantuan sosial.

• Kebijakan yang lebih tepat sasaran: Data yang akurat memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan PMI.
• Peningkatan perlindungan PMI: Data yang terintegrasi memudahkan pemantauan dan perlindungan PMI di luar negeri.
• Pengambilan keputusan yang lebih efektif: Data yang komprehensif mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.
• Kolaborasi antar-lembaga yang lebih baik: Satu data tunggal memastikan konsistensi data antar-kementerian dan lembaga.
• Pemantauan dan evaluasi program yang lebih baik: Data yang terintegrasi memudahkan evaluasi efektivitas program pemerintah untuk PMI.

Kerja sama KP2MI dan BPS dalam mengintegrasikan data PMI merupakan langkah penting dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, memastikan bahwa PMI mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan selama bekerja di luar negeri. Harapannya, integrasi data ini akan membawa perubahan positif bagi kehidupan PMI dan keluarga mereka.