KP2MI dan Kemenkumham Jalin Kerja Sama Perkuat Perlindungan HAM PMI

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sepakat memperkuat perlindungan HAM bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui nota kesepahaman yang baru ditandatangani.

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) resmi menjalin kerja sama untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Nota kesepahaman (MoU) ditandatangani pada Rabu, 19 Februari 2024, di Kantor KP2MI Jakarta. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan perlindungan maksimal bagi PMI, baik di dalam maupun di luar negeri. Menteri Karding menekankan pentingnya kolaborasi ini, mengingat perlindungan PMI erat kaitannya dengan HAM.

Penandatanganan MoU ini menandai langkah signifikan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak PMI. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan para pahlawan devisa bangsa. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi para PMI yang bekerja di luar negeri.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menjelaskan bahwa kerja sama ini akan fokus pada dua hal utama. Pertama, memaksimalkan perlindungan bagi PMI baik di dalam maupun di luar negeri. Kedua, memberikan pemahaman kepada PMI tentang hak-hak asasi mereka sehingga mereka mampu melindungi diri dari potensi pelanggaran HAM.

Menteri Karding menyatakan bahwa semua upaya perlindungan PMI berkaitan erat dengan HAM. Oleh karena itu, kerja sama dengan Kementerian HAM sangat krusial untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi PMI. "Dengan Kementerian HAM, saya berharap kita bisa bekerja sama, karena ini beririsan. Karena semua kerja-kerja pelindungan kami pasti terkait dengan hak asasi manusia," ujar Menteri Karding.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menegaskan komitmen Kementerian HAM untuk memastikan perlindungan HAM bagi PMI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. "Jadi, terkait perlindungan pekerja migran Indonesia, kami ingin membantu Kementerian P2MI untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia itu bisa lebih maksimal," katanya.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap potensi eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi yang mungkin dialami PMI di negara penempatan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI.

Selain memaksimalkan perlindungan, Kementerian HAM juga akan berfokus pada edukasi HAM bagi PMI. Hal ini penting agar PMI memahami hak-hak mereka dan mampu melindungi diri ketika menghadapi masalah di luar negeri.

Wakil Menteri HAM menjelaskan, "Jadi, yang kedua, yang juga menjadi tanggung jawab kami adalah memastikan seluruh warga negara Indonesia termasuk para pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan itu nanti memahami hak asasi manusianya." Dengan pemahaman yang baik tentang HAM, PMI diharapkan dapat lebih percaya diri dan mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri.

Program edukasi ini akan mencakup berbagai aspek HAM yang relevan bagi PMI, termasuk hak atas upah yang layak, keamanan kerja, dan perlindungan hukum.

Edukasi ini diharapkan dapat memberdayakan PMI dan mengurangi potensi pelanggaran HAM yang mereka alami.

Selain dengan Kementerian HAM, KP2MI juga menandatangani MoU dengan Kementerian BUMN. Penandatanganan dilakukan bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani, dan Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Afda Rizal Armashita. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan PMI.

Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi PMI, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman, terlindungi, dan mendapatkan hak-haknya secara penuh.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI dan meningkatkan kesejahteraan mereka.