KPI Tekankan Pentingnya Citra Positif Polri di Media Penyiaran

Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menekankan pentingnya media penyiaran menampilkan citra positif Polri secara akurat dan edukatif, serta menyorot pengawasan KPI terhadap tayangan yang menampilkan institusi kepolisian.

Jakarta, 7 Mei 2025 (ANTARA) - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, dalam diskusi panel Rakernis Humas Polri 2025 di Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya media penyiaran untuk menampilkan citra positif Polri secara akurat dan edukatif. Hal ini disampaikan mengingat peran penting media dalam membentuk persepsi publik terhadap institusi kepolisian.

Ubaidillah menjelaskan bahwa KPI memiliki kewenangan pengawasan lembaga penyiaran televisi dan radio berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. KPI secara aktif memantau seluruh program siaran, termasuk tayangan yang menampilkan institusi kepolisian. "Kegiatan hari ini adalah bagian dari membangun citra positif Polri di mata publik, khususnya melalui media penyiaran. Program kepolisian yang tayang di TV perlu disajikan secara informatif, edukatif, dan tidak menyimpang dari realitas tugas-tugas kepolisian," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas sejumlah tayangan yang dinilai kurang akurat dan bahkan menimbulkan kontroversi. KPI menyadari pentingnya peran media dalam membentuk opini publik, sehingga pengawasan terhadap tayangan yang menampilkan Polri menjadi prioritas utama. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan mengenai kinerja kepolisian.

KPI mencatat sebanyak 51 pengaduan masyarakat terkait tayangan yang menampilkan kepolisian dalam kurun waktu 2019-2024. Pengaduan tersebut antara lain menyangkut arogansi, intimidasi, hingga pelanggaran terhadap norma jurnalistik. Untuk mengatasi hal ini, KPI memiliki 130 tenaga pemantau yang bekerja dalam tiga shift untuk mengawasi siaran TV dan radio selama 24 jam. Tayangan tentang polisi menjadi fokus utama pengawasan, baik yang berupa berita, dokumenter, hingga drama dan sinetron.

Ubaidillah juga menyoroti pentingnya akurasi dalam menampilkan atribut dan jabatan polisi di sinetron maupun program drama. Kesalahan dalam penggunaan kostum polisi di televisi dapat menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap institusi Polri. "Kami sering ingatkan rumah produksi agar tidak sembarangan menampilkan tokoh polisi di sinetron. Kesalahan pangkat atau atribut bisa menyesatkan persepsi masyarakat," tegasnya.

KPI menekankan pentingnya kolaborasi dengan rumah produksi untuk memastikan akurasi informasi yang disajikan. Hal ini termasuk memastikan bahwa adegan yang menampilkan polisi sesuai dengan prosedur dan etika kepolisian. Dengan demikian, diharapkan citra positif Polri dapat terbangun melalui tayangan yang akurat dan bertanggung jawab.

Ubaidillah mencontohkan beberapa program televisi yang sebelumnya bekerja sama dengan Polri, seperti Program 86 yang dahulu tayang di NET TV, namun kini sudah tidak tayang lagi. Di sisi lain, program The Police di Trans7 masih berjalan hingga kini. Program-program semacam ini menjadi bahan kajian akademik, termasuk penelitian disertasi yang sedang dilakukan oleh seorang perwira Polri.

Kajian akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi KPI dan Polri dalam meningkatkan kualitas tayangan yang menampilkan institusi kepolisian. Dengan adanya riset dan evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan tayangan tersebut dapat lebih informatif, edukatif, dan sesuai dengan realitas tugas-tugas kepolisian.

KPI juga menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan bersifat pasca-tayang, bukan sensor. Lembaga yang berwenang terhadap sensor adalah Lembaga Sensor Film (LSF) melalui STLS atau Surat Tanda Lulus Sensor. KPI terbuka untuk diskusi dan kritik konstruktif demi penyiaran yang lebih sehat dan kredibel.

Rakernis Humas Polri 2025 menjadi momentum sinergi antara institusi kepolisian, lembaga penyiaran, dan masyarakat untuk membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang akurat, edukatif, dan bermartabat. KPI mengajak seluruh jajaran Humas Polri dan insan penyiaran untuk terus bersinergi dalam menyampaikan narasi positif tentang Polri kepada masyarakat. Tujuan utama adalah untuk membangun citra positif Polri yang akurat dan mencerminkan kinerja nyata kepolisian.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dari KPI dan kerjasama yang baik antara Polri dan lembaga penyiaran, diharapkan tayangan yang menampilkan institusi kepolisian dapat lebih akurat, edukatif, dan memberikan kontribusi positif bagi pembentukan opini publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan mendukung penegakan hukum yang profesional dan bertanggung jawab.