Kritik DPR NTB: DBHCHT Tak Beri Manfaat Bagi Petani Tembakau
Anggota DPRD NTB, M. Nashib Ikroman, mengkritik Pemerintah Provinsi NTB karena dianggap tidak adil dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dinilainya lebih banyak dinikmati daerah bukan penghasil tembakau.
Mataram, 25 Januari 2024 - Polemik pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencuat. M. Nashib Ikroman, anggota Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB, menyoroti ketidakadilan distribusi dana tersebut. Ia menilai, DBHCHT yang seharusnya berpihak pada daerah penghasil tembakau, justru lebih banyak dinikmati daerah lain.
Kritik tersebut disampaikan Nashib Ikroman di Mataram. Menurutnya, meskipun pencairan DBHCHT sudah terealisasi, manfaatnya belum banyak dirasakan petani tembakau di daerah penghasil. Padahal, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 mengatur agar pengelolaan anggaran DBHCHT memprioritaskan petani tembakau di daerah penghasil.
Ketimpangan Distribusi DBHCHT
Nashib Ikroman menekankan ketimpangan distribusi DBHCHT ini. Tiga kabupaten penghasil tembakau terbesar di NTB, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, justru menerima realisasi program DBHCHT yang lebih sedikit. Ia menyebut Pemprov NTB berlaku tidak adil terhadap petani tembakau di ketiga daerah tersebut.
Sebagai contoh, program jalan tani yang dibiayai DBHCHT pada tahun 2024, sebagian besarnya dinikmati kabupaten/kota di luar daerah penghasil tembakau. Ironisnya, daerah penghasil utama hanya mendapatkan sedikit.
Nashib Ikroman yang juga merupakan anggota DPRD NTB dari Dapil Lombok Timur, menyayangkan hal ini. Ia berpendapat, DBHCHT seharusnya kembali kepada petani tembakau sebagai penghasil utamanya. "Dana DBHCHT itu hasil jerih payah petani tembakau," ujarnya. Ia menambahkan, "Tidak adil jika yang menikmati justru daerah bukan penghasil."
Anggaran DBHCHT NTB Tahun 2024
Pemprov NTB menerima DBHCHT sebesar Rp420 miliar lebih pada tahun 2024. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp473 miliar lebih. Sementara itu, data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB mencatat luas areal tanam tembakau rajang di NTB pada musim tanam 2024 mencapai 10.780,57 hektare.
Kesimpulan
Distribusi DBHCHT di NTB menuai kritik karena dinilai tidak berpihak pada daerah penghasil tembakau. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan DBHCHT dan perlunya evaluasi agar dana tersebut benar-benar bermanfaat bagi petani tembakau.