Kuasa Hukum Hormati Penetapan Kades Kohod sebagai Tersangka Pemalsuan Sertifikat

Kuasa hukum Kepala Desa Kohod menyatakan menghormati penetapan kliennya sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat SHGB dan SHM pagar laut di Kabupaten Tangerang, dan akan mengikuti prosedur hukum selanjutnya.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, sebagai tersangka kasus pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Penetapan tersangka ini dilakukan pada Selasa, 18 Februari 2024, dan melibatkan tiga tersangka lainnya: UK (Sekretaris Desa Kohod), SP (penerima kuasa), dan CE (penerima kuasa). Keempat tersangka diduga bersama-sama memalsukan berbagai dokumen, termasuk girik dan surat pernyataan penguasaan tanah, sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Menanggapi penetapan tersangka tersebut, kuasa hukum Kades Kohod, Yunihar, menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Polri. "Klien kami sudah mendengarkan proses penetapan tersangka dan beliau sangat menghormati penetapan ini. Dia juga percaya bila Bareskrim telah melakukan hal-hal yang dianggap itu bagian dari proses hukum," ujar Yunihar saat dikonfirmasi di Tangerang, Rabu, 19 Februari 2024. Pihaknya akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku dan menunggu surat resmi penetapan tersangka.

Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, kuasa hukum belum merencanakan langkah hukum selanjutnya. "Untuk rencana lanjutan, kita akan menunggu dahulu sampai surat (penetapan tersangka) diterima secara resmi. Kita nanti akan pelajari sebagai tanggapan atau upaya apa yang kami akan lakukan," tambah Yunihar. Hal ini menunjukkan komitmen tim kuasa hukum untuk mengikuti proses hukum secara transparan dan profesional.

Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat ini. Mereka diduga telah membuat dan menggunakan surat-surat palsu untuk mengklaim kepemilikan lahan pagar laut. Dokumen palsu tersebut antara lain girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, dan surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Semua dokumen ini diduga dibuat oleh Kades dan Sekretaris Desa Kohod sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Proses penyidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap seluruh jaringan dan motif di balik pemalsuan sertifikat ini. Polri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kasus ini menyoroti pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Pemalsuan dokumen seperti ini dapat berdampak serius, tidak hanya merugikan warga desa, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Tim kuasa hukum Kades Kohod akan mempelajari surat penetapan tersangka secara resmi sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Mereka menekankan komitmen untuk mengikuti proses hukum yang berlaku dan akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses hukum ini akan terus dipantau dan perkembangannya akan diinformasikan kepada publik.

Penetapan tersangka ini menjadi peringatan bagi para kepala desa dan perangkat desa lainnya untuk selalu menjaga integritas dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Proses hukum yang sedang berjalan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terkait. Polri akan terus bekerja keras untuk mengungkap seluruh fakta dan memberikan sanksi yang setimpal kepada para pelaku pemalsuan sertifikat.

Publik diharapkan untuk tetap tenang dan mempercayakan proses hukum kepada pihak berwenang. Perkembangan kasus ini akan terus diinformasikan secara transparan kepada masyarakat.