Kukar Prioritaskan Penanganan Stunting di Anggaran 2025

Pemkab Kukar memprioritaskan intervensi stunting di anggaran 2025, melanjutkan upaya penurunan prevalensi stunting dari 27,1 persen pada 2022 menjadi 14,6 persen pada 2024, dengan fokus pada sinergi dan kolaborasi berbagai pihak.

Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan penanganan stunting sebagai prioritas utama dalam penggunaan anggaran tahun 2025. Komitmen ini didorong oleh keinginan untuk memastikan generasi penerus tumbuh sehat dan mampu bersaing di masa depan. Penurunan angka stunting yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti keseriusan Kukar dalam upaya ini.

Keberhasilan Kukar dalam menekan angka stunting patut diapresiasi. Dari angka prevalensi 27,1 persen pada tahun 2022, angka tersebut berhasil diturunkan menjadi 17,6 persen di tahun 2023, dan selanjutnya turun lagi menjadi 14,6 persen pada tahun 2024. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas program intervensi yang telah dijalankan.

Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam upaya penurunan stunting. "Semua sepakat bahwa stunting merupakan masalah yang harus diatasi bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujarnya dalam sebuah pernyataan di Tenggarong, Sabtu (15/2). Beliau menambahkan bahwa semua pihak terkait harus menguatkan kerja sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Penanganan stunting di Kukar dilakukan secara terpadu dan komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan, serta edukasi bagi keluarga tentang pentingnya gizi. Sunggono menegaskan pentingnya fokus pada asupan gizi yang tepat dan bergizi seimbang untuk mencegah dan mengatasi stunting.

Selain stunting, Pemkab Kukar juga memprioritaskan anggaran 2025 untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan komitmen Kukar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pemkab Kukar juga menekankan pentingnya evaluasi perencanaan dan penganggaran sektoral. "Semua harus fokus pada evaluasi perencanaan lima sektor prioritas yaitu stunting, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan UMKM," tegas Sunggono. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sunggono menjelaskan bahwa evaluasi ini bukan hanya sekadar proses administratif, melainkan langkah fundamental untuk memastikan efektivitas kebijakan pembangunan. Seluruh jajaran Pemkab Kukar didorong untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menyampaikan anggaran yang final dan pasti, sehingga program dan kegiatan yang didanai dapat berjalan lancar dan mencapai target.

Kecepatan dan ketepatan dalam penyelarasan anggaran sangat penting untuk menghindari hambatan dalam pelaksanaan program kerja tahun 2025. Sunggono menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran agar setiap program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana.

Komitmen Kukar dalam menangani stunting dan berbagai isu prioritas lainnya menunjukkan upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Langkah-langkah yang terencana dan terpadu, serta evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan akan menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah.