KY Usut Dugaan Etik Hakim Kasus Harvey Moeis: Vonis Ringan, Banding Diperberat

Komisi Yudisial (KY) masih menyelidiki dugaan pelanggaran etik hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan vonis ringan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi, meskipun vonis banding telah diperberat.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Komisi Yudisial (KY) tengah mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait vonis ringan terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Vonis 6 tahun 6 bulan penjara di tingkat pertama kini menjadi sorotan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 20 tahun penjara. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dan proses peradilan.

Anggota KY sekaligus juru bicara, Mukti Fajar Nur Dewata, menyatakan bahwa KY masih mendalami laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pemeriksaan terhadap pelapor yang sebelumnya berhalangan hadir, kini dijadwalkan ulang. Mukti menegaskan bahwa vonis banding yang lebih berat bukan otomatis bukti pelanggaran etik hakim tingkat pertama.

Ia menjelaskan, "Barangkali majelis hakim di tingkat banding memiliki keyakinan berbeda dengan majelis hakim tingkat pertama setelah melihat putusan beserta bukti-bukti, serta memori banding yang diajukan oleh JPU. Hal-hal tersebut dapat meyakinkan majelis hakim untuk memperberat jatuhnya vonis terhadap terdakwa HM menjadi 20 tahun."

Harvey Moeis, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah tahun 2015-2022. PT DKI Jakarta menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 8 bulan, dan uang pengganti Rp420 miliar subsider 10 tahun penjara. Ia terbukti menerima suap Rp420 miliar bersama Helena Lim (Manajer PT Quantum Skyline Exchange) dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di tingkat pertama, PN Jakpus menjatuhkan vonis yang jauh lebih ringan, yaitu 6 tahun 6 bulan penjara, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp210 miliar subsider 2 tahun penjara. Vonis ini memicu kritik karena dianggap terlalu ringan mengingat kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

Pada 6 Januari 2024, KY menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH terhadap majelis hakim PN Jakpus yang menangani kasus Harvey Moeis. KY kini tengah fokus pada investigasi untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran etik dalam proses persidangan tingkat pertama. Hasil investigasi KY akan menentukan langkah selanjutnya terkait dugaan pelanggaran etik tersebut.

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Besarnya kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah menjadi pertimbangan utama dalam menilai berat ringannya hukuman. Perbedaan signifikan antara vonis tingkat pertama dan banding menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hukum dan bukti yang diajukan. Proses investigasi KY diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak.

KY akan terus melakukan pendalaman untuk memastikan apakah ada pelanggaran kode etik hakim dalam kasus ini. Proses ini penting untuk menjaga integritas peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia. Publik menantikan hasil investigasi KY untuk melihat apakah ada tindakan yang perlu diambil untuk memastikan keadilan ditegakkan.

Kasus Harvey Moeis menjadi sorotan publik dan memicu pertanyaan tentang keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia. Investigasi KY terhadap dugaan pelanggaran etik hakim PN Jakpus menjadi langkah penting untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hasil investigasi ini sangat dinantikan untuk menjaga integritas peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.