Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi ketat untuk calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di MA tahun 2025, dengan fokus utama pada pengukuran penguasaan keilmuan dan keahlian para calon.

Anggota Komisi III DPR menyesalkan maraknya kasus suap hakim, menilai integritas peradilan Indonesia terancam dan mendesak reformasi segera dilakukan.

Komisi Yudisial (KY) memperpanjang pendaftaran seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di MA hingga 10 April 2025 untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada calon pendaftar.

Pengamat hukum mendukung langkah Ted Sioeng untuk banding dan melapor ke KY terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Bank Mayapada, menimbulkan pertanyaan perihal batas hukum perdata dan pidana.

Komisi Yudisial (KY) akan menyelidiki vonis bebas yang diberikan kepada terdakwa kasus pencabulan anak di Jayapura, setelah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sidang praperadilan sembilan warga Banten terkait pembakaran kandang ayam ditunda hingga 14 April karena Polda Banten absen, menimbulkan kecemasan gugurnya praperadilan.

Komisi Yudisial (KY) membentuk tim investigasi untuk menelusuri rekam jejak 51 calon hakim agung dan 12 calon hakim ad hoc HAM, memastikan proses seleksi berjalan adil dan independen untuk MA periode 2025.

Komisi III DPR meminta Bawas MA dan KY mengusut kejanggalan prosedural kasus Alex Denni, mantan deputi KemenPAN-RB, yang melibatkan hakim yang telah meninggal dunia namun namanya tercantum dalam putusan kasasi.

Komisi Yudisial (KY) masih menyelidiki dugaan pelanggaran etik hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memberikan vonis ringan kepada Harvey Moeis dalam kasus korupsi, meskipun vonis banding telah diperberat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan pentingnya peran Komisi Yudisial (KY) dalam menjaga supremasi hukum dan kualitas peradilan di Indonesia, serta mendorong pengelolaan keuangan KY yang transparan dan akuntabel.