Larangan Pindahtangan IUP Tambang untuk UKM: Dorong Lahirnya Pengusaha Baru

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan larangan pindahtangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk UKM guna mendorong lahirnya pengusaha baru di daerah dan mencegah praktik jual beli izin.

#planetantara
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan larangan pindahtangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk UKM guna mendorong lahirnya pengusaha baru di daerah dan mencegah praktik jual beli izin. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 18 Februari 2024 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kebijakan penting terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam keterangannya seusai Rapat Paripurna DPR RI, beliau menekankan bahwa IUP yang diberikan secara prioritas kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi, dan organisasi keagamaan tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apa pun.

Keputusan ini diambil untuk mencegah praktik jual beli izin dan memastikan IUP benar-benar dimanfaatkan untuk memberdayakan UKM. Bahlil Lahadalia menjelaskan, "IUP yang akan kami kasih secara prioritas ke UKM, organisasi keagamaan, dan koperasi itu tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apa pun." Hal ini sejalan dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2024, yang mengatur hal serupa, meskipun spesifiknya hanya untuk ormas keagamaan.

Tujuan Kebijakan dan Harapan ke Depan

Lebih lanjut, Menteri Bahlil menjelaskan tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan pengusaha baru di daerah. Ia berharap dalam kurun waktu empat hingga lima tahun, UKM penerima IUP dapat berkembang dan naik kelas menjadi pengusaha besar. Dengan kata lain, IUP ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal, bukan sekadar komoditas jual beli.

"Jadi, bukan dikasih (IUP), habis itu dijual lagi. Nggak akan dipindahtangankan dalam bentuk apa pun. Supaya apa? Kami ingin mendorong pengusaha-pengusaha baru muncul dari daerah," tegas Bahlil Lahadalia. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Revisi UU Minerba dan Skema Prioritas

Kebijakan ini muncul seiring dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Salah satu poin penting revisi tersebut adalah perubahan skema pemberian IUP dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebelumnya, mekanisme lelang menjadi satu-satunya cara, namun kini terdapat skema prioritas untuk UKM, koperasi, dan BUMD.

Skema prioritas ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pembagian sumber daya alam. Pemerintah dan DPR sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi, menggantinya dengan pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Pemberian izin kepada ormas keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba yang baru.

Kesimpulan

Kebijakan pelarangan pindahtanganan IUP untuk UKM merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Dengan mencegah praktik jual beli izin, diharapkan IUP dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan UKM dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Revisi UU Minerba dan skema prioritas menjadi landasan hukum yang mendukung kebijakan ini.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter Redaksi Merdeka
Lahan Tambang Tumpang Tindih Dikembalikan Negara: UU Minerba Baru Berlaku

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, umumkan pencabutan IUP tumpang tindih dan pengembalian lahan tambang ke negara, sesuai UU Minerba revisi yang telah disahkan DPR.

#planetantara
ESDM Prioritaskan UKM Lokal Kelola Tambang, Bukan dari Jakarta

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan izin pengelolaan tambang diprioritaskan untuk UKM daerah, bukan dari Jakarta, demi mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan sesuai Pasal 33 UUD 1945.

#konten ai
ESDM Usul Perguruan Tinggi Dapat Izin Eksplorasi Tambang

Kementerian ESDM merekomendasikan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi kepada perguruan tinggi, dengan catatan pemahaman menyeluruh terkait pengelolaan tambang yang kompleks dan biaya tinggi.

esdm
ULM Dukung Swasembada Jagung Kalsel Lewat Ahli Lahan Basah

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengirimkan ahli lahan basah untuk membantu program swasembada jagung di Kalimantan Selatan, mendukung penanaman jagung seluas satu juta hektar yang diinisiasi Polri dan Kementerian Pertanian.

Swasembada Jagung
Menteri PPPA Beli Kerajinan Kaltim, Dorong UMKM Lokal?

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, membeli kerajinan tangan khas Kalimantan Timur di Pasar Inpres Kebun Sayur Balikpapan, memberikan dukungan nyata pada UMKM lokal.

UMKM
ULM Peringati 59 Tahun Gugurnya Pahlawan Ampera, Hasanuddin HM

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memperingati 59 tahun gugurnya Hasanuddin HM, pahlawan Ampera, dan meneguhkan diri sebagai kampus perjuangan, mengajak mahasiswa meneladani semangat juang beliau.

#konten ai
Mantan Menag: Izin Tambang untuk Kampus Rawan Masalah

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin dan Kementerian ESDM memiliki pandangan berbeda terkait pemberian IUP kepada perguruan tinggi, dengan potensi masalah ketidakadilan dan kesulitan pengelolaan tambang menjadi sorotan.

IUP
Pengawasan Elpiji Subsidi: Menteri ESDM Usul Lembaga Pengawas Baru

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pembentukan lembaga pengawas baru untuk elpiji bersubsidi guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan mencegah pemborosan anggaran, dengan mempertimbangkan BPH Migas atau lembaga ad hoc.

Sumber Antara
Masyarakat Diminta Bersabar, Transisi Penjualan LPG 3 Kg

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, meminta kesabaran masyarakat terkait antrean LPG 3 kg selama masa transisi dari pengecer ke pangkalan resmi, menegaskan tidak ada kelangkaan, hanya perubahan distribusi.

#konten ai
Lapas Ulu Siau dan Kemenag Sitaro Berkolaborasi Bina Warga Binaan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau bermitra dengan Kemenag Sitaro dalam memberikan pembinaan kepribadian, rohani, pendidikan, dan penyuluhan hukum bagi warga binaan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik pasca-pembebasan.

#konten ai
Efisiensi Anggaran Pemerintah: KIP Kuliah dan UKT Aman!

Mendikbudristek dan Menkeu memastikan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi beasiswa KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun anggaran 2025.

#planetantara
Pemkab Lumajang Dukung UMKM Ekspor Lewat Sertifikasi

Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalokasikan anggaran untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi, sehingga mampu menembus pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk lokal.

#konten ai