Lonjakan Harga Elpiji 3 Kg di DKI Jakarta: Akibat Borong dan Aturan Baru?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga lonjakan harga dan kelangkaan elpiji 3 kg disebabkan aksi borong dan aturan baru distribusi gas subsidi, yang memicu kekhawatiran masyarakat.
Lonjakan harga gas elpiji 3 kg akhir-akhir ini di Jakarta membuat gempar masyarakat. Diduga, hal ini disebabkan oleh aksi borong (panic buying) dan aturan baru pendistribusian gas bersubsidi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung turun tangan menyelidiki penyebabnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengungkapkan bahwa aksi borong terjadi karena adanya peraturan baru dari Ditjen Migas mengenai penyesuaian distribusi elpiji 3 kg. Peraturan ini membatasi penjualan gas melon kepada warung dan pengecer, sehingga hanya bisa disalurkan ke rumah tangga, usaha mikro, petani, nelayan, dan pihak-pihak yang ditargetkan.
Kebijakan ini, menurut Hari, menyebabkan kekhawatiran di kalangan pengecer yang kemudian melakukan aksi borong untuk mengamankan stok. Hal ini otomatis membuat pasokan gas di pasaran menjadi terbatas dan memicu kenaikan harga.
Faktor lain yang juga turut berperan adalah Harga Eceran Tertinggi (HET). HET elpiji 3 kg di Jakarta masih sama sejak 2015 (Rp16.000), sementara daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) telah menaikkan HET sejak 2019. Perbedaan HET ini menyebabkan potensi pengalihan kuota elpiji subsidi Jakarta ke daerah penyangga.
Menyikapi situasi ini, Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya mengatasi kelangkaan gas elpiji. Langkah yang diambil antara lain meminta agen dan pangkalan untuk memonitor ketersediaan stok, serta melaporkan kondisi stok setiap pagi dan sore hari. Agen juga diwajibkan segera menyuplai wilayah yang stoknya menipis atau habis.
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk menaikkan HET elpiji 3 kg di Jakarta agar selaras dengan daerah penyangga. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi disparitas harga dan mencegah pengalihan kuota subsidi.
Sebelumnya, Pemprov DKI juga telah mengakui adanya kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai lokasi. Salah satu faktor penyebabnya adalah pengurangan kuota gas elpiji bersubsidi untuk Jakarta pada 2025. Pada 2024, realisasi penyaluran mencapai 414.134 MT, sementara kuota yang dianggarkan untuk 2025 hanya 407.555 MT. Situasi semakin diperparah dengan adanya hari libur nasional, di mana penambahan kuota tidak diizinkan, sehingga penyaluran pada tanggal merah hanya 50 persen dari alokasi minggu sebelumnya.
Kesimpulannya, lonjakan harga dan kelangkaan gas elpiji 3 kg di Jakarta merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu aksi borong, aturan baru distribusi gas subsidi, perbedaan HET dengan daerah penyangga, serta pengurangan kuota gas bersubsidi. Pemprov DKI Jakarta tengah berupaya mengatasi masalah ini dengan berbagai langkah strategis.