Lumajang Dukung Evaluasi Jasa Pendamping Pendakian Gunung Semeru

Pemerintah Kabupaten Lumajang mendukung evaluasi kebijakan jasa pendamping pendakian Gunung Semeru oleh TNBTS, yang meliputi tarif Rp300.000 dan perluasan tugas pendamping untuk keamanan dan edukasi konservasi.

Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mendukung penuh evaluasi kebijakan pendamping pendakian Gunung Semeru yang tengah dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Langkah ini diambil menyusul kontroversi seputar tarif jasa pendamping dan peran mereka dalam memastikan keselamatan serta edukasi bagi para pendaki.

Saat ini, semua pendaki Gunung Semeru diwajibkan menggunakan jasa Pendamping Pendakian Gunung Semeru Terdaftar (PPGST) dengan tarif Rp300.000 per hari. Tarif ini menjadi sorotan dan memicu perdebatan di kalangan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Yuli Harismawati, menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi tersebut. "Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan solusi terbaik agar pendakian tetap aman dan memberikan pengalaman bernilai bagi wisatawan," ujarnya pada Jumat lalu.

Lebih lanjut, Yuli menjelaskan bahwa peran PPGST seharusnya tidak hanya sebatas pengawasan batas pendakian. Mereka juga diharapkan memberikan edukasi kepada para pendaki tentang konservasi lingkungan. "Pendamping bisa diibaratkan sebagai pemandu wisata dengan tugas yang lebih luas, termasuk edukasi konservasi," tambahnya. Dengan demikian, pendakian Gunung Semeru tidak hanya menjadi perjalanan fisik, tetapi juga pengalaman belajar tentang pelestarian alam.

Sebagai informasi tambahan, akses pendakian Gunung Semeru hingga batas Ranu Kumbolo masih ditutup hingga pertengahan Februari 2025. Penutupan ini disebabkan oleh cuaca ekstrem, seperti hujan deras dan angin kencang. Balai Besar TNBTS memprioritaskan keselamatan pendaki sebagai alasan utama penutupan jalur pendakian. "Keamanan pendaki menjadi prioritas utama," tegas Yuli.

Pemkab Lumajang berharap evaluasi yang dilakukan TNBTS dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak, termasuk wisatawan, PPGST, dan pengelola taman nasional. "Dengan kebijakan yang tepat, pendakian Gunung Semeru dapat menjadi pengalaman yang lebih nyaman, aman, dan edukatif," tutup Yuli.

Evaluasi yang dilakukan oleh TNBTS diharapkan dapat menghasilkan beberapa perubahan positif. Salah satu yang diharapkan adalah penyesuaian tarif jasa pendamping agar lebih seimbang dengan layanan yang diberikan. Selain itu, perluasan tugas pendamping dalam hal edukasi dan konservasi lingkungan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengalaman pendakian bagi para wisatawan. Dengan demikian, pendakian Gunung Semeru dapat menjadi lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Lumajang optimis bahwa evaluasi ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk pengelolaan pendakian Gunung Semeru. Hal ini sangat penting untuk menjaga kelestarian alam dan memastikan keselamatan para pendaki. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Gunung Semeru tetap menjadi destinasi wisata yang aman dan edukatif bagi para pencinta alam.

Ke depannya, diharapkan akan ada transparansi dan keterbukaan informasi terkait hasil evaluasi ini. Hal ini penting agar semua pihak dapat memahami dan menerima kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sinergi yang baik antara pemerintah, pengelola taman nasional, dan para pelaku wisata dalam menjaga kelestarian Gunung Semeru.

Kesimpulannya, evaluasi yang dilakukan oleh TNBTS merupakan langkah yang tepat dan penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendakian Gunung Semeru. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kelestarian alam dan keselamatan para pendaki. Diharapkan evaluasi ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masa depan pendakian Gunung Semeru.