Mahasiswi Pembuat Meme Prabowo Ditangkap, PCO Sarankan Konseling

PCO menyarankan pendekatan konseling, bukan hukuman, untuk mahasiswi yang ditangkap karena unggahan meme Presiden Prabowo, menekankan pentingnya kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab dalam demokrasi.

Seorang mahasiswi ditangkap karena mengunggah meme yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Kejadian ini terjadi baru-baru ini, dan telah memicu perdebatan mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Hasan Nasbi, angkat bicara terkait penangkapan tersebut, menyarankan pendekatan yang lebih humanis.

Menurut Nasbi, dari sudut pandang pemerintah, mahasiswi tersebut seharusnya mendapatkan bimbingan dan konseling. Ia menambahkan bahwa mahasiswi tersebut masih muda dan mungkin terlalu antusias dalam menyampaikan kritiknya. Pernyataan ini menekankan pentingnya memahami konteks tindakan mahasiswi tersebut.

Dalam konteks demokrasi, kata Nasbi, ekspresi kritik seharusnya direspons dengan pengertian dan bimbingan, bukan hukuman. Namun, ia juga menegaskan bahwa penanganan pelanggaran hukum tetap berada di bawah wewenang penegak hukum. "Jika protes melanggar hukum, kami serahkan ke penegak hukum. Namun, jika itu masalah opini atau ekspresi, lebih baik memberi mereka pengertian dan bimbingan," jelasnya.

Hasan Nasbi juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak melaporkan kasus tersebut. Sebaliknya, Presiden Prabowo terus mendorong persatuan dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun kemajuan bangsa. Sikap Presiden ini menunjukkan komitmennya terhadap kerukunan nasional.

Lebih lanjut, Nasbi menyatakan penyesalan atas ungkapan-ungkapan tidak bertanggung jawab yang berpotensi menghina atau menimbulkan kebencian. "Tentu kami menyesalkan tindakan tersebut. Ruang ekspresi harus diisi dengan tindakan yang bertanggung jawab, bukan melalui cara-cara yang mengarah pada penghinaan atau kebencian. Tetapi tetap, Presiden tidak pernah melaporkan berita atau ungkapan apa pun yang menjebaknya," ujarnya.

Pernyataan Nasbi ini menunjukkan sikap pemerintah yang bijak dalam menangani kasus ini, dengan menekankan pentingnya kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membenarkan penangkapan mahasiswi tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, menginformasikan bahwa mahasiswi berinisial SSS telah ditangkap dan sedang diproses hukum.

SSS didakwa berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, pernyataan PCO memberikan perspektif yang lebih luas tentang pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam kasus ini.

Kasus ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Meskipun setiap warga negara berhak untuk menyampaikan kritik, penting untuk melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Pendekatan konseling yang disarankan oleh PCO dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mendidik dan membimbing generasi muda untuk mengekspresikan diri dengan bijak.

Diharapkan kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk lebih memahami pentingnya kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab dalam konteks demokrasi. Saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat merupakan kunci utama dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa.

Ke depannya, perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi digital dan pemahaman masyarakat tentang batasan hukum dalam berekspresi di media sosial. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.