Maluku Utara Implementasikan e-Harmonisasi: Inovasi Digital untuk Tata Kelola Regulasi yang Lebih Baik

Kemenkumham Maluku Utara resmi mengimplementasikan aplikasi e-Harmonisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, didukung penuh oleh Kakanwil dan sejalan dengan transformasi digital pemerintah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) resmi mengimplementasikan aplikasi e-Harmonisasi. Inovasi digital ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Aplikasi ini bertujuan untuk mempercepat, mengefektifkan, dan menjamin akuntabilitas proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Maluku Utara. Implementasi ini diresmikan pada tanggal 26 Februari di Ternate.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir, menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi e-Harmonisasi. Beliau menekankan pentingnya aplikasi ini dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses harmonisasi regulasi. "Apresiasi atas diluncurkan inovasi digital seperti e-Harmonisasi yang mendukung proses pembentukan peraturan perundang-undangan berjalan lebih cepat, efektif, dan akuntabel," ungkap Budi Argap Situngkir.

Kakanwil juga menambahkan bahwa e-Harmonisasi akan sangat membantu meningkatkan koordinasi dan pelayanan publik di bidang legislasi di Maluku Utara. Implementasi aplikasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku Utara dengan terciptanya regulasi yang lebih baik dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, sebelumnya telah menyampaikan harapan agar e-Harmonisasi dapat mempermudah koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam proses legislasi. "Aplikasi ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital. Dengan adanya e-Harmonisasi, proses harmonisasi regulasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien," kata Menteri Supratman.

Dengan sistem digital ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat berkoordinasi dengan lebih mudah. Hal ini akan menjamin kualitas regulasi yang dihasilkan, serta memastikan keselarasannya dengan kebijakan nasional. Proses harmonisasi yang lebih efisien berdampak pada percepatan penyelesaian berbagai regulasi yang dibutuhkan.

Implementasi e-Harmonisasi di Maluku Utara merupakan bagian dari transformasi digital di sektor hukum dan regulasi. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digalakkan oleh pemerintah. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik di bidang hukum dan regulasi akan semakin meningkat.

Kanwil Kemenkumham Malut menyambut baik inovasi e-Harmonisasi dan berkomitmen untuk mendukung implementasinya secara optimal di wilayah Maluku Utara. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, memperkuat sistem hukum yang lebih transparan, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Sistem digital ini diyakini mampu memangkas birokrasi dan mempercepat proses penyelesaian regulasi. Dengan demikian, berbagai peraturan dapat segera diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan di Maluku Utara. Transparansi yang ditingkatkan juga akan mencegah potensi penyimpangan dan memastikan akuntabilitas dalam proses pembuatan peraturan.

Kehadiran e-Harmonisasi menandai langkah maju dalam modernisasi sistem hukum di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Sistem ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.

Dengan adanya e-Harmonisasi, diharapkan proses harmonisasi regulasi di Maluku Utara akan lebih efektif, efisien, dan transparan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas regulasi dan pelayanan publik di bidang hukum dan pemerintahan.

Implementasi e-Harmonisasi di Maluku Utara merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dukungan penuh dari Kakanwil Kemenkumham Malut dan sejalannya dengan program transformasi digital pemerintah menandakan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.