Maluku Utara Prioritaskan Pengembangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual

Kemenkumham Maluku Utara prioritaskan pengembangan kawasan berbasis Kekayaan Intelektual (KI) untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah tersebut.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku Utara menetapkan pengembangan kawasan berbasis Kekayaan Intelektual (KI) sebagai prioritas utamanya. Langkah ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Malut, Budi Argap Situngkir, di Ternate, Jumat (28/2).

Budi Argap menjelaskan bahwa Maluku Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis KI. Oleh karena itu, pengembangan kawasan berbasis KI menjadi salah satu program prioritas yang akan dioptimalkan. Ia menekankan pentingnya peningkatan pendaftaran KI di Maluku Utara sebagai langkah nyata dalam mengembangkan ekonomi berbasis KI. "Pengembangan kawasan berbasis kekayaan intelektual sebagai bagian dari target kinerja Kanwil Kemenkum Malut, diharapkan dapat mendorong peningkatan pendaftaran KI di Malut dalam rangka pengembangan ekonomi berbasis kekayaan intelektual," tegasnya.

Persiapan pengembangan kawasan berbasis KI ini telah dimatangkan melalui rapat virtual bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Rapat tersebut melibatkan Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum, Chusni Thamrin, dan perwakilan dari DJKI, yaitu Hadiyono, Rizki, dan Habibah Afianti. Rapat membahas secara detail langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pengembangan kawasan tersebut.

Prioritas pengembangan kawasan berbasis KI ini sejalan dengan pembentukan kawasan karya cipta dan kawasan desain industri yang bertujuan untuk mendorong inovasi dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Kakanwil Budi Argap melihat potensi besar yang dimiliki Maluku Utara dalam hal ini, dan berharap pengembangan kawasan ini dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tim DJKI, yang diwakili oleh Hadiyono, memberikan petunjuk teknis terkait pelaksanaan kawasan berbasis KI. Petunjuk teknis tersebut mencakup prosedur, kriteria, dan standar yang harus dipenuhi agar kawasan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dukungan penuh dari DJKI terhadap inisiatif Kemenkumham Maluku Utara ini menjadi angin segar bagi pengembangan ekonomi kreatif di daerah tersebut.

"DJKI mendukung penuh Kanwil Kemenkum Malut dalam pengembangan kawasan berbasis KI di Malut," ujar Hadiyono, menegaskan komitmen DJKI dalam membantu terwujudnya program ini.

Rapat virtual tersebut juga membahas langkah-langkah strategis terkait pencanangan kawasan berbasis KI, mulai dari tahap perencanaan hingga penyiapan fasilitas pendukung. Perencanaan yang matang dan fasilitas yang memadai sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku industri kreatif di Maluku Utara. Hal ini diharapkan dapat mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Penyediaan fasilitas pendukung yang memadai akan memberikan kemudahan bagi para pelaku industri kreatif dalam mengembangkan dan melindungi kekayaan intelektual mereka. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Maluku Utara.

Tujuan utama dari pengembangan kawasan berbasis KI ini adalah untuk menciptakan tempat yang kondusif bagi para pelaku industri kreatif. Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat dan komitmen dari pemerintah daerah, diharapkan pengembangan kawasan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Maluku Utara.

Pengembangan kawasan berbasis KI ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian Maluku Utara. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Maluku Utara.