May Day 2025: Gubernur Sulteng Dorong Sinergi Pemerintah dan Pekerja

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menjadikan May Day 2025 sebagai momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah dan pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan buruh di Sulawesi Tengah.

Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mempererat sinergi dengan para pekerja. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam acara "Berani Ngopi (Ngobrol Produktif)" di Palu, Kamis (1 Mei 2025). Acara ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan buruh di daerah tersebut. Gubernur menekankan pentingnya diskusi terbuka untuk memahami permasalahan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak buruh di Sulawesi Tengah.

Anwar Hafid menjelaskan bahwa forum "Berani Ngopi" menjadi wadah ideal untuk mendengarkan langsung keluh kesah para pekerja dan serikat buruh. Pemprov Sulteng, tegasnya, membuka diri terhadap kritik dan saran guna penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Inovasi program-program "Berani" juga dijelaskan dalam kesempatan tersebut, bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut, Gubernur memaparkan sejumlah langkah konkrit yang akan diambil Pemprov Sulteng. Salah satunya adalah menghadirkan perwakilan dinas-dinas provinsi dalam kantor gabungan satu atap di kabupaten. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk layanan dari UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial dengan lebih cepat, tepat, dan tuntas.

Pemprov Sulteng berkomitmen untuk mempermudah akses pekerja terhadap keadilan. Kehadiran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di daerah kantong industri padat karya, seperti Kabupaten Morowali, sedang diupayakan. "Upaya ini untuk memudahkan pekerja kita, jika ada masalah industrial cukup diselesaikan di situ (Morowali),” ujar Gubernur Anwar Hafid. Selain itu, Pemprov Sulteng juga berupaya meringankan beban ekonomi buruh, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Program "Berani Sehat" menjamin akses layanan kesehatan gratis bagi buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), meskipun kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak lagi ditanggung perusahaan. Sementara itu, program "Berani Cerdas" menyediakan beasiswa bagi anak-anak buruh berprestasi. Komitmen Pemprov Sulteng juga terlihat dalam upaya memperkuat peran Lembaga Kerja Sama (LKS) sebagai jembatan komunikasi antara buruh, pemerintah, dan pengusaha.

Untuk memastikan perlindungan pekerja, pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) akan diperketat. Petugas Disnakertrans akan diterjunkan di pintu-pintu masuk penerbangan seperti di Palu dan Morowali untuk memeriksa visa kerja TKA. Gubernur juga memastikan akan mengawal tahapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di Sulteng.

Melalui dialog interaktif dalam acara "Berani Ngopi", Gubernur Anwar Hafid menegaskan komitmen dan keberpihakan Pemprov Sulteng dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. Pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh pekerja di Sulawesi Tengah. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan pekerja menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan buruh.

Inisiatif-inisiatif yang dijalankan Pemprov Sulteng menunjukkan komitmen yang nyata untuk melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya dialog terbuka dan kerjasama yang erat, diharapkan permasalahan yang dihadapi pekerja dapat terselesaikan dengan lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan situasi untuk memastikan kesejahteraan buruh di Sulawesi Tengah.

Perhatian khusus juga diberikan pada penyelesaian sengketa hubungan industrial secara cepat dan adil. Dengan adanya upaya untuk mempermudah akses pekerja terhadap Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), diharapkan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pekerja.

Program-program beasiswa dan layanan kesehatan gratis juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan buruh dan keluarga mereka. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan buruh dapat lebih fokus pada pekerjaannya dan meningkatkan produktivitas mereka.