Menag Usul Zakat Jadi Pengurang Pajak: Ikuti Jejak Malaysia?

Menteri Agama mengusulkan agar pembayaran zakat dapat mengurangi pajak terutang, terinspirasi oleh sistem di Malaysia, dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan zakat dan mengurangi kemiskinan.

Jakarta, 28 Februari 2024 - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, melontarkan usulan inovatif untuk meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia. Beliau mengusulkan agar pembayaran zakat dapat dikurangkan dari pajak terutang. Usulan ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa langkah tersebut akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk membayar zakat.

Ide ini muncul dari pengamatan Menag terhadap sistem zakat di negara lain, khususnya Malaysia. "Di Indonesia, zakat kita itu hanya faktor pengurang obyek pajak," ungkap Menag Nasaruddin Umar dalam pernyataan di Jakarta, Jumat lalu. Beliau melihat potensi besar yang belum tergali dari sistem zakat di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Menag berharap, dengan menjadikan bukti pembayaran zakat sebagai pengurang pajak, akan memberikan insentif bagi wajib zakat untuk lebih taat dan disiplin dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui optimalisasi pengelolaan zakat.

Menag Nasaruddin Umar secara spesifik mencontohkan Malaysia sebagai negara yang telah berhasil menerapkan sistem zakat sebagai pengurang pajak. "Tetangga kita di Malaysia sebagai perumpamaan, zakat mereka itu dijadikan sebagai faktor pengurang pajak. Mereka menjadikan bahwa kuitansi pembayaran zakat itu akan menjadi faktor pengurang pembayaran pajak. Nah kalau itu bisa disimulasikan di Indonesia, siapa tahu kita bisa seperti di negara lain. Jadi bahasa agama berkolaborasi dengan bahasa negara untuk mengentaskan kemiskinan, dahsyat itu. Ini kami akan gagas terus," jelasnya.

Sistem ini, menurut Menag, merupakan kolaborasi yang efektif antara aspek keagamaan dan negara dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya insentif pajak, diharapkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat pesat, sehingga dana zakat yang terkumpul dapat digunakan secara optimal untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Penerapan sistem ini diyakini dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik dari segi peningkatan penerimaan zakat maupun dari segi penyaluran dana zakat untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat. Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti usulan ini dengan melakukan kajian mendalam dan mempertimbangkan implementasinya.

Di Indonesia, saat ini zakat memang sudah diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Aturan tersebut menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Namun, usulan Menag ini melangkah lebih jauh. Bukan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak, melainkan sebagai pengurang pajak secara langsung. Perbedaan ini cukup signifikan dan berpotensi meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul. Dengan demikian, program-program pemberdayaan ekonomi umat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Penerapan sistem pengurangan pajak langsung berdasarkan pembayaran zakat membutuhkan kajian yang komprehensif dan terukur. Perlu dipertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap penerimaan negara dan mekanisme implementasinya di lapangan. Namun, usulan ini patut diapresiasi sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Usulan ini diharapkan dapat memicu diskusi dan kajian lebih lanjut dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, para ahli ekonomi, dan lembaga pengelola zakat. Semoga usulan ini dapat dikaji secara mendalam dan diimplementasikan dengan baik demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.