Menaker Bahas Kesejahteraan Pekerja Jelang Lebaran di LKS Tripartit Nasional

Menteri Ketenagakerjaan memimpin Sidang Pleno LKS Tripartit Nasional, membahas peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja menjelang Lebaran, termasuk memastikan THR tepat waktu dan akses transportasi layak bagi pekerja mudik.

Jakarta, 11 Februari 2024 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Yassierli, memimpin Sidang Pleno Pertama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Pertemuan penting ini berfokus pada dua isu krusial: peningkatan produktivitas dan kebijakan kesejahteraan pekerja menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Sidang ini menjadi sorotan utama karena membahas persiapan menghadapi libur panjang dan memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi.

Menaker Yassierli menekankan orientasi baru program ketenagakerjaan ke depan. "Ke depan, program-program kita akan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan," ujarnya dalam keterangan resmi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah membentuk Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) sebagai bagian dari Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional. Selain itu, sedang disusun peta jalan (road map) strategi peningkatan daya saing pekerja melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Langkah strategis lainnya termasuk revisi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Revisi ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja secara signifikan dan berkelanjutan. Dengan peningkatan kompetensi dan kualifikasi, diharapkan pekerja Indonesia semakin siap menghadapi persaingan global.

Salah satu fokus utama sidang LKS Tripartit Nasional adalah memastikan kesejahteraan tenaga kerja selama periode mudik dan libur Lebaran. Menaker Yassierli menegaskan pentingnya keseimbangan antara pekerja dan pengusaha, yang menurutnya bergantung pada produktivitas. Dengan produktivitas yang tinggi, diharapkan kesejahteraan pekerja dapat terjamin dengan lebih baik.

Beberapa kebijakan penting dibahas untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja selama libur Lebaran. Ini termasuk koordinasi dengan instansi terkait untuk menyediakan sarana transportasi yang layak bagi pekerja yang pulang kampung. Kebijakan work from anywhere (WFA) juga akan disesuaikan untuk pekerja tertentu, agar tetap produktif tanpa menghambat perayaan Lebaran.

Menaker juga memastikan jaminan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu bagi seluruh pekerja. "Kami akan terus memantau kepatuhan perusahaan dalam memberikan THR agar setiap pekerja menerima haknya sesuai ketentuan," tegas Yassierli. Pengawasan ketat ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Selain THR, berbagai kebijakan lain yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja juga dibahas dalam sidang tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan pekerja Indonesia, terutama menjelang hari raya besar seperti Lebaran.

Menaker Yassierli berharap sidang pleno ini dapat menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan, terutama menjelang Idul Fitri mendatang. Kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan adil bagi semua pihak. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan permasalahan ketenagakerjaan dapat diatasi dengan lebih efektif dan efisien.

Kesimpulannya, Sidang Pleno Pertama LKS Tripartit Nasional ini menjadi langkah penting dalam memastikan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja Indonesia, khususnya menjelang Lebaran. Komitmen bersama dari semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.