Menaker Tekankan Sinergi Nasional Hadapi Tantangan Global Ketenagakerjaan

Menaker Yassierli menekankan pentingnya sinergi dan langkah strategis untuk menghadapi tantangan global dan dinamika ketenagakerjaan yang kompleks di tengah tekanan ekonomi.

Jakarta, 23 April 2024 - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pentingnya kolaborasi dan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan global dan dinamika ketenagakerjaan yang kian kompleks, terutama di tengah tekanan ekonomi global. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menaker Yassierli di Rawamangun, Jakarta Timur.

Menaker Yassierli menekankan bahwa kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia membutuhkan pendekatan kolaboratif. "Tantangan yang kita hadapi ini perlu kolaborasi bersama. Indonesia ini besar, kompleks, dan bukan sesuatu yang mudah seperti membalikkan telapak tangan," tegasnya. Beliau juga mengakui kompleksitas birokrasi yang ada, namun menekankan pentingnya visi bersama untuk memberikan yang terbaik bagi para pekerja Indonesia.

Situasi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian turut menjadi sorotan Menaker. Perubahan cepat dalam tarif dan kebijakan internasional menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung pada sektor ketenagakerjaan nasional. "Saya punya kolega dari berbagai negara yang mengeluhkan hal yang sama. Lingkungan global bergerak, tapi penuh ketidakpastian," ujar Yassierli, menggambarkan situasi global yang dihadapi banyak negara.

Menaker Yassierli menyoroti pentingnya membangun ketahanan internal (resilience) untuk menghadapi gejolak eksternal. Menurutnya, dengan ketahanan yang kuat, dampak perubahan global dapat diminimalisir. Selain itu, kebijakan lintas kementerian juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketenagakerjaan.

"Perubahan di sektor industri dan ekonomi dapat langsung mempengaruhi nasib para pekerja. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman bahwa apapun kebijakan lintas kementerian bisa berdampak pada tenaga kerja, ini yang perlu dikawal," jelasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada pekerja dan mengurangi dampak negatif dari perubahan ekonomi global.

Menaker juga menekankan perlunya antisipasi terhadap dampak kebijakan ekonomi makro terhadap ketenagakerjaan. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar kementerian menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja.

Salah satu fokus utama Kementerian Ketenagakerjaan saat ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Pembentukan Satgas ini merupakan respons langsung terhadap peningkatan angka PHK di berbagai sektor industri.

"Sekarang sesuai dengan arahan Presiden, sedang dikonsep pembentukan Satgas PHK. Tapi ini lintas kementerian, bukan hanya Kementerian Ketenagakerjaan saja. Ada Kemenko, ada Sekretariat Negara juga yang terlibat," kata Menaker Yassierli. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah PHK secara komprehensif dan terkoordinasi.

Konsep dan lingkup kerja satgas tersebut masih dalam tahap finalisasi. Tugas Satgas PHK, yang akan tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres), akan mencakup berbagai hal, mulai dari pengawasan dan monitoring penciptaan lapangan kerja hingga mitigasi PHK. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk tidak hanya mengatasi dampak PHK, tetapi juga mencegahnya sejak dini.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa pembentukan Satgas PHK masih menunggu penerbitan Inpres. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan Satgas PHK sedang berjalan dan membutuhkan koordinasi antar lembaga pemerintah.

Kesimpulannya, menghadapi tantangan global dan dinamika ketenagakerjaan membutuhkan sinergi yang kuat antar berbagai pihak. Pembentukan Satgas PHK menjadi langkah konkret pemerintah dalam merespon peningkatan angka PHK, dan diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perubahan ekonomi global terhadap para pekerja di Indonesia.