Mendagri Dorong Koordinasi dan Persiapan PSU Pilkada 2024
Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan mengintensifkan persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 serta memastikan keamanan dan ketertiban.
Jakarta, 21 Maret 2024 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini mencakup penguatan koordinasi antar lembaga terkait dan intensifikasi persiapan demi kelancaran proses PSU.
Mendagri menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Koordinasi ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan administrasi berjalan dengan baik. "Para pihak meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri diminta untuk berkoordinasi guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi telah berjalan dengan baik," tegas Tito dalam keterangan persnya di Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran krusial dalam memastikan kesuksesan PSU. Tugas utama Kemendagri meliputi pengawasan kesiapan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pemeliharaan stabilitas keamanan dan politik. Kemendagri mengajak seluruh pihak terkait, termasuk penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, untuk mengoptimalkan tugas masing-masing demi terselenggaranya PSU yang lancar dan demokratis.
Koordinasi dan Kesiapan Anggaran
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya kesamaan visi dalam menghadapi seluruh tahapan PSU Pilkada 2024. Hal ini meliputi koordinasi yang efektif dan efisien antar lembaga terkait. Selain itu, pengawasan terhadap potensi kecurangan, terutama politik uang, juga menjadi perhatian utama. "Kami kira sudah kami laksanakan termasuk melakukan monitoring, evaluasi. Kami juga ada desk di sini ya kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah," ujar Mendagri.
Bawaslu didorong untuk meningkatkan pengawasan guna mencegah potensi kecurangan selama PSU. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses pemilihan. Sementara itu, aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih menunjukkan polarisasi pasca-Pilkada.
Meskipun secara umum kebutuhan anggaran NPHD telah dipersiapkan, Mendagri mengimbau pemerintah daerah untuk melakukan pengecekan kembali dan memastikan kesiapan anggaran sepenuhnya. Hal ini penting untuk menghindari kendala finansial yang dapat menghambat pelaksanaan PSU.
Pentingnya Keamanan dan Ketertiban
Mendagri juga meminta TNI dan Polri untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan PSU. "Tolong TNI, Polri, BIN betul-betul juga menjaga keamanan, situasinya, supaya semua berlangsung aman, lancar, tidak ada masalah," imbuhnya. Jaminan keamanan dan ketertiban ini sangat penting untuk menciptakan iklim kondusif bagi pelaksanaan PSU yang demokratis dan bebas dari intimidasi.
Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi perhatian serius. Aparat keamanan perlu mengantisipasi potensi konflik atau gangguan keamanan yang dapat mengganggu jalannya PSU. Penting untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi para pemilih untuk memberikan hak suaranya.
Secara keseluruhan, Mendagri menekankan pentingnya koordinasi, persiapan yang matang, dan jaminan keamanan dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2024. Semua pihak diharapkan bekerja sama untuk memastikan proses PSU berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang terpilih secara sah dan adil.
Dengan memperkuat koordinasi dan intensifikasi persiapan, diharapkan PSU Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan hasil yang kredibel.