Mendagri: Penolakan Kopdes Merah Putih Hanya Masalah Komunikasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai penolakan terhadap Koperasi Desa Merah Putih hanya masalah komunikasi dan akan melakukan dialog dengan asosiasi kepala desa.
Jakarta, 7 Maret 2024 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melihat penolakan sejumlah kepala desa terhadap program Koperasi Desa Merah Putih yang direncanakan akan dibangun di 70.000-80.000 desa, hanyalah disebabkan oleh miskomunikasi. Hal ini disampaikannya dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat lalu.
Mendagri Tito Karnavian beserta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi berencana mengundang beberapa asosiasi kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan dialog guna membahas program Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini diambil untuk meluruskan kesalahpahaman dan memastikan program berjalan lancar.
"Minggu depan, Bapak Menteri Koperasi dan saya akan hadir. Kami akan mengundang asosiasi. Kami ingin menjelaskan program ini secara detail. Jangan sampai terjadi miskomunikasi," ujar Mendagri Tito Karnavian.
Dialog dengan Asosiasi Kepala Desa
Beberapa asosiasi yang diundang untuk berdialog antara lain Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), dan Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes). Dialog ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan informasi dan mencapai kesepahaman bersama.
Mendagri memahami keinginan pemerintah daerah agar program pembangunan berorientasi bottom-up. "Saya paham teman-teman daerah itu biasanya ingin agar programnya 70 persen adalah bottom-up. Artinya, dimusyawarahkan sendiri, mereka menentukan sendiri. 30 persennya menampung, mengakomodir kebijakan dari pusat," jelas Tito.
Pemerintah pusat berupaya mengakomodasi aspirasi tersebut dalam implementasi program Koperasi Desa Merah Putih. Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan program ini.
Terobosan Presiden untuk Kesejahteraan Desa
Mendagri menekankan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan terobosan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian desa.
"Pak Presiden kali ini membuat satu terobosan yang menurut saya luar biasa. Bayangkan, nanti akan ada tambahan anggaran, kemudian di-back up dengan segala kekuatan pemerintah pusat untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang menjadi sentral berbagai macam, termasuk masalah kesehatan, klinik. Ini belum pernah terjadi," puji Mendagri.
Koperasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perekonomian, tetapi juga menyediakan akses layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat desa.
Rapat Koordinasi di Istana
Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Kepresidenan pada Jumat pagi. Rapat tersebut membahas Koperasi Desa Merah Putih dan tindak lanjut program-program kerakyatan lainnya.
Beberapa pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Letkol Inf. Teddy Indra Wijaya.
Rapat ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan adanya dialog dan koordinasi yang intensif, diharapkan program Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia.