Mendagri Tekankan Pentingnya Keamanan Digital untuk Data Kependudukan Nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan digital Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk melindungi data kependudukan nasional yang krusial.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan digital dalam layanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 yang digelar secara hybrid di Jakarta pada Rabu, 23 April. Rakornas ini menyoroti peran krusial Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai jantung data kependudukan nasional, yang digunakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Mendagri Tito Karnavian menilai Ditjen Dukcapil sebagai jantung data kependudukan karena memiliki data yang paling mendasar dan lengkap di Indonesia. Beliau menyatakan, "Dukcapil ini memang jantung, jantung data yang paling basic, dan mungkin paling lengkap se-Indonesia. Dan itu digunakan oleh semua, banyak sekali, baik pemerintah maupun swasta." Oleh karena itu, pengamanan data menjadi prioritas utama guna mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga integritas data kependudukan.

Pernyataan Mendagri ini muncul sebagai respon atas pentingnya melindungi data kependudukan yang sangat sensitif dan strategis. Data kependudukan yang tersimpan di Ditjen Dukcapil merupakan aset nasional yang harus dijaga kerahasiaannya dan keamanannya dari berbagai ancaman siber. Penguatan sistem keamanan digital menjadi kunci untuk mencegah kebocoran data, serangan siber, dan manipulasi data yang dapat berdampak luas bagi masyarakat dan negara.

Mendagri menekankan perlunya peningkatan infrastruktur digital layanan Dukcapil. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas penyimpanan data, bandwidth internet, performa server, dan sistem backup data yang andal. Dengan infrastruktur yang memadai, mitigasi risiko terhadap masalah data dapat dilakukan secara efektif dan cepat. Sistem yang handal akan meminimalisir potensi gangguan layanan dan kehilangan data.

Selain infrastruktur, peningkatan kapasitas petugas Dukcapil di daerah juga menjadi sorotan. Petugas Dukcapil memiliki peran penting dalam memperbarui data kependudukan, termasuk data kematian, kelahiran, perubahan alamat, dan status pernikahan. Peningkatan kapasitas ini meliputi pelatihan dan pengembangan keterampilan teknis dan manajerial bagi para petugas.

Mendagri juga menjelaskan posisi dinas Dukcapil di daerah yang bersifat semi-vertikal. Artinya, dinas Dukcapil berada di bawah pemerintahan daerah, tetapi pembinaan teknis dan pengangkatan petugasnya ditentukan oleh Surat Keputusan (SK) Mendagri. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga soliditas dan profesionalisme petugas Dukcapil dalam mengelola data kependudukan.

Posisi tersebut, menurut Mendagri, perlu diisi oleh figur yang memahami keterampilan manajerial dan teknis. Kombinasi keahlian ini penting untuk memastikan pengelolaan data kependudukan yang efektif dan efisien, serta aman dari berbagai ancaman.

Mendagri juga mendorong peningkatan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) agar data masyarakat tercatat dalam sistem dan dapat mengakses layanan administrasi negara. Beliau meminta jajaran Dukcapil untuk lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el. "Oleh karena itu saya minta jajaran dukcapil, tolong Pak Teguh lebih proaktif, untuk lebih agresif mengejar masyarakat-masyarakat yang belum terdata dalam jajaran [layanan] dukcapil," kata Mendagri.

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menjaga keamanan data, Mendagri menyerahkan sertifikat ISO 27001:2013 secara simbolis kepada empat daerah, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Badung, Kota Banjar, dan Kota Tidore Kepulauan. Sertifikasi ini menunjukkan komitmen daerah tersebut dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang terstandarisasi.

Rakornas Dukcapil 2025 dihadiri oleh Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA, Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P. Bolombo, serta para pejabat terkait di lingkungan Kemendagri dan daerah. Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam menjaga keamanan data kependudukan nasional.

Kesimpulannya, penguatan sistem keamanan digital dan peningkatan kapasitas SDM di Ditjen Dukcapil merupakan langkah krusial untuk melindungi data kependudukan Indonesia. Komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, sangat penting untuk mewujudkan sistem Dukcapil yang aman, andal, dan terpercaya.