Mendikbudristek Pastikan Satgas PPKS Hadir di Semua Kampus

Mendikbudristek memastikan setiap perguruan tinggi di Indonesia wajib memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan.

Jakarta, 17 Februari 2024 - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Satrio Soemantri Brodjonegoro, menegaskan komitmennya dalam memberantas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam kunjungan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ke kantor Kemendikbudristek, beliau menyampaikan bahwa setiap perguruan tinggi di bawah naungan kementerian wajib memiliki Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

Pernyataan tegas Mendikbudristek ini menandai langkah signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Keberadaan Satgas PPKS di setiap kampus diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi mahasiswa dan civitas akademika dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Mendikbudristek menekankan pentingnya Satgas PPKS yang mumpuni dan efektif. Kemendikbudristek akan berperan sebagai motor penggerak dalam memastikan implementasi program ini. Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa pejabat yang dilantik ke depannya harus memiliki komitmen anti-korupsi, anti-narkoba, dan anti-kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini secara menyeluruh.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 24 Tahun 2024 tentang PPKS akan terus dikawal dan dijalankan dengan baik. Kemendikbudristek juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diusulkan Komnas Perempuan. Kerja sama antara kedua lembaga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, dimulai dari lingkungan perguruan tinggi.

Wakil Mendikbudristek, Fauzan, menambahkan bahwa pencegahan kekerasan seksual dimulai dari sosialisasi di kampus-kampus. Selain itu, sanksi tegas akan diberikan kepada pelaku kekerasan seksual. "Pelaku kekerasan seksual kami samakan dengan pelaku tindak kriminal. Sanksi berikutnya adalah kami panggil orang tua pelaku, kemudian pelaku dipulangkan dan jangan kuliah lagi," tegasnya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, berharap Kemendikbudristek dapat mengubah paradigma yang selama ini menganggap bahwa kampus yang mengalami kasus kekerasan seksual adalah kampus yang buruk. "Selama ini kampus merasa malu kalau ada peristiwa kekerasan seksual di kampusnya. Kami berharap Pak Menteri berkenan mengubah paradigma ini," ungkapnya. Beliau menambahkan, "Kampus yang keren adalah kampus yang mampu mencegah terjadinya perundungan, diskriminasi dan kekerasan seksual di kampusnya."

Pernyataan ini menekankan pentingnya menciptakan budaya kampus yang aman dan mendukung korban kekerasan seksual. Kampus yang berani mencegah dan menangani kekerasan seksual justru menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan.

Komitmen Mendikbudristek untuk memastikan setiap perguruan tinggi memiliki Satgas PPKS merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, sosialisasi yang intensif, dan sanksi yang tegas, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi seluruh civitas akademika.