Mengawal Subsidi BBM Rp150 Triliun: Menteri ESDM Ajak Semua Pihak Awasi Penyaluran

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak masyarakat mengawasi penyaluran subsidi BBM Rp150 triliun per tahun agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 19 Maret 2024 - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyerukan pengawasan ketat terhadap penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite RON 90 dan Solar B40. Subsidi yang mencapai Rp150 triliun per tahun ini, menurutnya, harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Bahlil saat kunjungan kerja ke SPBU Arkan Duta Migas di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menteri Bahlil menekankan pentingnya peran media dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengawasi penyaluran subsidi BBM. "Teman-teman media, tolong ini dibantu terkait peruntukan BBM subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat. Karena negara telah menggelontorkan senilai Rp150 triliun setiap tahun, tergantung kondisi minyak dunia," ujarnya. Beliau juga menjelaskan alasan di balik penggunaan sistem barcode untuk pembelian BBM subsidi, yaitu untuk mencegah penyalahgunaan.

Sistem barcode ini, menurut Menteri Bahlil, diperlukan untuk memastikan pengawasan yang efektif. Tanpa sistem ini, pengawasan akan sulit dilakukan dan subsidi BBM berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Praktik penyalahgunaan yang dimaksud meliputi pengisian BBM subsidi dalam jumlah besar kemudian dijual kembali kepada industri untuk mendapatkan keuntungan.

Menteri ESDM menjelaskan lebih lanjut mengenai pentingnya sistem barcode dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi. Sistem ini dinilai mampu mempermudah pengawasan terhadap pembeli yang nakal dan mencegah praktik-praktik ilegal seperti pengisian BBM subsidi berulang kali untuk kemudian dijual kembali. "Kalau tidak pakai barcode, sulit pengawasan, BBM subsidi akan disalahgunakan. Kadang mereka yang menyalahgunakan setelah mengisi menggunakan mobil, lalu kembali lagi mengantri berkali-kali hanya untuk melangsir BBM subsidi," jelas Menteri Bahlil.

Meskipun demikian, Menteri Bahlil mengakui bahwa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya optimal. Perlu adanya penataan lebih lanjut agar penyaluran subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran. "Pemerintah sudah menanggung Rp3.000 per liter BBM subsidi, ini harus kita kawal agar yang menerima adalah mereka yang layak dan berhak," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pihak-pihak yang melanggar aturan kerap menggunakan tangki tambahan untuk mengangkut BBM subsidi dalam jumlah besar. Mereka rela mengantre berulang kali demi mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM subsidi tersebut kepada industri.

Dalam kunjungan kerjanya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Menteri Bahlil juga memastikan kualitas BBM di SPBU aman dan sesuai standar. Beliau menyatakan tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan menjelang Lebaran 2025. "Saya kira tidak ada persoalan menjelang Lebaran 2025, saya sudah cek bersama BPH Migas bahwa kualitas BBM aman, masyarakat silakan gunakan untuk perjalanan, utamanya menyambut Idul Fitri," kata Menteri Bahlil.

Kesimpulannya, pengawasan yang ketat terhadap penyaluran subsidi BBM sangat penting untuk memastikan dana negara sebesar Rp150 triliun per tahun digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Sistem barcode menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah penyalahgunaan. Pemerintah juga menyadari perlunya penyempurnaan regulasi untuk memastikan subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak menerimanya.