Menko Yusril Minta Renstra Kemenko Kumham Disempurnakan: Sasar Indeks Pembangunan Hukum

Menko Yusril Ihza Mahendra meminta penyempurnaan Renstra Kemenko Kumham 2025-2029 agar lebih efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia, mencakup koordinasi dengan lembaga lain.

Jakarta, 03/03/2024 (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, telah menginstruksikan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Kumham Imipas Tahun 2025-2029. Permintaan ini disampaikan dalam rapat dengan pejabat tinggi madya dan pratama di Jakarta pada Jumat (28/2) lalu. Penyempurnaan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kinerja Kemenko Kumham Imipas dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia.

Menurut Menko Yusril, ruang lingkup koordinasi Kemenko Kumham Imipas jauh lebih luas daripada tiga kementerian yang tercantum dalam nomenklaturnya. "Berdasarkan arahan Presiden Prabowo, kementerian ini memiliki tugas yang juga berkaitan dengan beberapa lembaga lain di luar tiga kementerian tersebut," jelas Yusril. Hal ini menekankan pentingnya revisi Renstra agar mencakup seluruh aspek koordinasi yang dibutuhkan.

Peningkatan IPH menjadi fokus utama Kemenko Kumham Imipas. IPH merupakan ukuran kinerja pembangunan hukum Indonesia, yang dinilai berdasarkan beberapa pilar: budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum. Oleh karena itu, Menko Yusril menekankan perlunya strategi yang jelas dan langkah konkret untuk menyelesaikan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum Juni 2025, guna memastikan Kemenko Kumham Imipas dapat bekerja secara efektif dan efisien.

Menko Yusril juga menyoroti pentingnya memperluas koordinasi Kemenko Kumham Imipas dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Komisi Nasional (Komnas) HAM dan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak. Beliau bahkan mengusulkan penambahan kedeputian baru untuk memperkuat koordinasi kebijakan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan tercapainya tujuan peningkatan IPH secara komprehensif.

Perluasan koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan hukum yang lebih terintegrasi dan efektif. Dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, diharapkan akan tercipta sinergi yang optimal dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini juga akan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan.

Penambahan kedeputian baru, jika disetujui, akan memberikan fokus dan struktur yang lebih jelas dalam pengelolaan koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas.

Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, Andika Dwi Prasetya, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut untuk menyesuaikan Renstra yang telah disusun sebelumnya. "Kami akan membahas lebih lanjut terkait penyusunan Renstra yang sebelumnya sudah kami susun, namun sesuai arahan Bapak Menko, kami perlu membuat penyesuaian dan penyempurnaan," ungkap Andika.

Rapat tersebut diakhiri dengan diskusi antara para pejabat tinggi madya dan pratama, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Hukum, Sekretaris Deputi, dan Kepala Biro di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Diskusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa strategi yang dirumuskan dapat berjalan efektif dan selaras dengan arah pembangunan hukum nasional. Proses penyempurnaan Renstra ini diharapkan akan menghasilkan rencana yang lebih komprehensif dan efektif dalam mencapai tujuan peningkatan IPH.

Dengan penyempurnaan Renstra ini, diharapkan Kemenko Kumham Imipas dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia. Koordinasi yang lebih luas dan terintegrasi dengan lembaga terkait akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.