Mensos Saifullah Yusuf Tekankan Disiplin dan Kolaborasi Pilar Sosial di Bali

Menteri Sosial RI meminta pilar sosial di Bali bekerja disiplin, taat aturan, dan berkolaborasi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran serta menjaga validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, menekankan pentingnya disiplin dan kolaborasi bagi pilar sosial atau pendamping sosial di Bali. Dalam sebuah dialog di Badung, Selasa, 25 Februari 2024, Mensos meminta seluruh pendamping untuk bekerja sesuai prosedur dan kode etik yang berlaku, menghindari pelanggaran aturan, dan menjaga kedisiplinan kerja. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Mensos, "Saya minta kepada teman-teman yang bekerja, tidak melanggar ketentuan, melanggar prosedur, dan kerja dengan disiplin."

Selain kedisiplinan, Mensos juga mendorong kolaborasi antar pilar sosial, pemerintah daerah, dan elemen lain. Ia menekankan pentingnya kerja sama untuk menghindari ego sektoral dan memastikan efektivitas program bantuan sosial. Mensos menambahkan, "Karena itu kami harus menjadi satu tim besar, tidak lagi ego sektoral. Sekarang adalah harus kolaborasi, kerja bersama saling memperkuat dan bekerja sama di tingkat basis."

Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Mensos menjelaskan bahwa meskipun DTSEN telah memasuki masa uji petik dan dianggap final, pemutakhiran data tetap krusial untuk memastikan keakuratan dan intervensi yang tepat sasaran. Ia menambahkan, "Sekarang masa uji petik. Tentu data ini perlu dimutakhirkan terus karena ada yang wafat, ada yang pindah tempat. Tapi kalau datanya sama, nanti kita mengintervensinya lebih terarah."

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa koordinasi antara pusat dan daerah sangat penting dalam proses pemutakhiran data DTSEN. Pilar-pilar sosial, terutama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), berperan sebagai garda terdepan dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memperbarui dan memvalidasi data. Beliau juga menekankan perlunya pelatihan bagi pendamping PKH untuk memahami tata cara pemutakhiran data yang tepat, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, turut hadir dalam dialog tersebut dan menyampaikan pentingnya integrasi data sosial yang akurat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran di Bali. Provinsi Bali, dengan sembilan kabupaten/kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.430 desa adat, membutuhkan data yang valid untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial. Ia menyatakan, "Data yang valid adalah kunci utama. Saat ini, kami berupaya mengonsolidasikan data dari tingkat desa, kecamatan, hingga pusat agar program sosial bisa lebih efektif."

Pemutakhiran data DTSEN melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping PKH yang bertugas melakukan validasi data di lapangan. Keakuratan data ini sangat penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan menghindari potensi penyimpangan. Proses ini membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pilar-pilar sosial di seluruh Bali.

Integrasi data sosial yang akurat merupakan kunci keberhasilan program bantuan sosial di Bali. Dengan data yang valid, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses konsolidasi data dari tingkat desa hingga pusat merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif pilar-pilar sosial, sangat penting dalam memastikan terlaksananya pemutakhiran data DTSEN secara efektif dan efisien. Hal ini akan membantu meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran di seluruh wilayah Bali.

Dengan komitmen bersama untuk disiplin, kolaborasi, dan pemutakhiran data yang berkelanjutan, diharapkan program bantuan sosial di Bali akan semakin efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ke depannya, diharapkan akan ada peningkatan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pilar-pilar sosial untuk memastikan program bantuan sosial di Bali berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.