Mentan Usul Pengendalian Impor Singkong: Lindungi Petani dan Kedaulatan Pangan

Menteri Pertanian mengusulkan pengendalian impor singkong dan turunannya untuk melindungi petani lokal dan mendorong produksi dalam negeri yang berdaya saing.

Jakarta, 18 Mei 2025 - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mengajukan usulan penting terkait pengendalian impor singkong dan produk turunannya. Usulan ini bertujuan melindungi petani singkong lokal yang kesulitan menjual hasil panen akibat membanjirnya produk impor, sekaligus mendorong peningkatan produksi dalam negeri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.

Usulan tersebut disampaikan Mentan melalui surat resmi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Surat bernomor B-191/PI.200/M/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025 ini meminta diadakannya Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk membahas pengendalian impor komoditas ubi kayu dan produk turunannya. Mentan menekankan bahwa surat permohonan ini merupakan bentuk tanggung jawab Kementerian Pertanian dalam melindungi para petani singkong.

Peningkatan volume impor singkong dari tahun 2023 ke 2024, sebagaimana dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), telah mengganggu pasar domestik dan mengancam keberlangsungan usaha tani singkong, termasuk produk turunannya seperti tepung tapioka. Kondisi ini membuat harga jual singkong di tingkat petani rendah dan hasil panen sulit terserap oleh industri dalam negeri. Oleh karena itu, pengendalian impor dianggap sebagai langkah strategis untuk melindungi petani dan menjaga stabilitas harga.

Dalam suratnya, Mentan mengusulkan beberapa langkah strategis, termasuk opsi penetapan larangan terbatas impor ubi kayu dan beberapa produk turunannya. Kebijakan ini diharapkan menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani singkong yang selama ini menghadapi tantangan harga jual rendah dan persaingan tidak sehat dari produk impor. "Jika produksi dalam negeri memadai, kenapa harus tergantung pada impor? Ini soal keberpihakan kepada petani dan soal keberanian mengambil keputusan strategis demi kedaulatan pangan kita," tegas Mentan.

Pengendalian impor singkong dinilai sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengoptimalkan bahan baku lokal, dan mendukung hilirisasi industri dalam negeri. Kementan mendorong pelaksanaan Rakortas yang dipimpin Menko Perekonomian dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.

Tanpa pengendalian impor, kondisi ini berpotensi melemahkan semangat produksi dan memperluas kerugian petani di sentra-sentra utama singkong nasional. Oleh karena itu, langkah ini diharapkan dapat membangkitkan gairah petani singkong, memperkuat posisi tawar mereka di pasar, serta mendukung program hilirisasi nasional yang berkelanjutan dan berbasis komoditas lokal.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian berupaya untuk melindungi petani singkong dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Langkah ini juga akan mendorong hilirisasi industri berbasis komoditas lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani. Rakortas yang direncanakan akan membahas strategi yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan adanya pengendalian impor, diharapkan harga singkong di tingkat petani akan meningkat, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, industri pengolahan singkong dalam negeri juga akan terlindungi dan dapat berkembang lebih pesat. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan nasional dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Langkah-langkah yang akan dibahas dalam Rakortas tersebut akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaturan kuota impor, penetapan standar kualitas, hingga pemberian insentif bagi petani dan industri pengolahan singkong dalam negeri. Diharapkan, hasil dari Rakortas ini akan memberikan solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk permasalahan impor singkong dan turunannya.

Mentan Amran Sulaiman berharap usulan ini dapat segera direalisasikan untuk memberikan perlindungan yang nyata bagi petani singkong dan berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan nasional.