Menteri ATR Ajak Pemda Sulteng Kolaborasi Atasi Permasalahan Pertanahan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengajak pemerintah daerah Sulawesi Tengah berkolaborasi dalam penataan sistem pertanahan untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, baru-baru ini mengunjungi Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan. Kunjungan tersebut dilakukan pada Jumat di Kantor Gubernur Sulteng, dan dihadiri oleh para kepala daerah setempat. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pengelolaan tanah yang belum optimal.

Dalam arahannya, Menteri Nusron Wahid menekankan empat hal utama yang perlu menjadi fokus kolaborasi: kebijakan layanan pertanahan, layanan tata ruang, reforma agraria, dan pengadaan tanah. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan perintah langsung dari Presiden untuk menata ulang sistem pertanahan di Indonesia, dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi sebagai landasan utamanya. Hal ini penting mengingat masih banyaknya ketimpangan dalam penguasaan tanah di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa sekitar 46 persen tanah di Indonesia masih dikuasai oleh 60 keluarga, baik dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB). Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah. Di Sulawesi Tengah sendiri, masih terdapat 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar, menunjukkan potensi besar untuk penataan dan pemberdayaan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota, sangat krusial.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A Lamadjido, menyambut baik kunjungan kerja Menteri ATR/BPN dan arahannya terkait reforma agraria. Ia mengapresiasi bimbingan dan arahan yang diberikan mengenai pengelolaan tanah, baik untuk masyarakat maupun untuk HGU dan HGB. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan tersebut.

Salah satu poin penting yang akan ditindaklanjuti adalah pendataan 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar di Sulteng. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih adil dan transparan. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah di Sulteng diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan pertanahan yang kompleks dan berkelanjutan.

Dengan adanya kolaborasi yang kuat ini, diharapkan pengelolaan tanah di Sulawesi Tengah dapat lebih terarah dan berkeadilan. Hal ini akan berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah berkomitmen untuk segera merealisasikan arahan Menteri ATR/BPN untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih baik.

Data mengenai 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar di Sulawesi Tengah menunjukkan adanya potensi besar yang perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan yang tepat dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangannya terletak pada bagaimana memastikan proses pendataan dan penataan tanah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan proses pendataan dan penataan tanah dapat berjalan lancar dan efektif. Hal ini akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih adil terhadap sumber daya tanah.

Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya tanah secara optimal. Program-program pemberdayaan masyarakat juga perlu digalakkan untuk memastikan manfaat dari reforma agraria dapat dirasakan secara merata.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan permasalahan pertanahan di Sulawesi Tengah dapat teratasi dengan baik dan berkeadilan.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Menteri ATR/BPN akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses menjadi sangat penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kesimpulannya, kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam penataan sistem pertanahan merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi di daerah tersebut. Dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, diharapkan permasalahan pertanahan di Sulteng dapat teratasi dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.