Menteri ATR Bantah Cabut Sertifikat Pagar Laut Aguan Dibatalkan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membantah kabar pembatalan pencabutan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik Aguan di kawasan pagar laut Tangerang; penegasan kebijakan pembatalan sertifikat di luar garis pantai tetap berlaku.

Jakarta, 23 Februari 2024 - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara tegas membantah kabar yang beredar di berbagai media online mengenai pembatalan pencabutan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Aguan di kawasan pagar laut Tangerang. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Nusron di Jakarta pada Minggu lalu. Beliau menekankan bahwa berita tersebut sama sekali tidak benar.

Polemik seputar sertifikat tanah, khususnya HGB di kawasan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, telah menjadi sorotan publik. Menteri Nusron memberikan klarifikasi penting terkait hal ini. Beliau menegaskan komitmennya untuk membatalkan semua sertifikat yang berada di luar garis pantai, terlepas dari siapa pemiliknya.

Klarifikasi ini muncul sebagai tanggapan atas informasi yang simpang siur di masyarakat. Menteri Nusron kembali menjelaskan kronologi dan kebijakan yang diterapkan terkait permasalahan ini, menekankan konsistensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Sejak awal munculnya polemik pagar laut, Menteri Nusron telah menyampaikan secara transparan data terkait sertifikat yang ada. Total terdapat 280 sertifikat, terdiri dari 263 SHGB dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM). Dari jumlah tersebut, 58 sertifikat berada di dalam garis pantai, sementara 222 sertifikat berada di luar garis pantai.

Menteri Nusron menegaskan kembali kebijakan pemerintah: semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan. Hingga saat ini, telah ada 209 sertifikat yang telah dibatalkan. Proses ini dilakukan secara konsisten dan transparan.

Terkait dengan sisa 13 sertifikat SHGB yang belum diputuskan, Menteri Nusron menjelaskan bahwa saat ini masih dalam proses penelaahan. Hal ini dikarenakan wilayah yang tercakup dalam sertifikat tersebut sebagian berada di dalam garis pantai dan sebagian lagi di luar garis pantai, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut.

Proses penelaahan ke-13 sertifikat tersebut dilakukan secara cermat dan teliti untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan.

Menteri Nusron menekankan bahwa kebijakan pembatalan sertifikat hanya berlaku bagi mereka yang berada di luar garis pantai. “Kalau memang di dalam garis pantai ada SHGB pemilik sahnya. Kalau memang benar ya tidak dibatalkan. Kalau yang tidak benar semua dibatalkan,” tegasnya.

Ke depannya, Menteri Nusron berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian masalah pagar laut ini hingga tuntas. Pemerintah akan memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengedepankan prinsip keadilan.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah terkait masalah sertifikat pagar laut dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.