Menteri ATR dan Gubernur Jatim Bahas Kebijakan Tata Ruang: Cegah Masalah Seperti di Jabodetabek

Menteri ATR Nusron Wahid dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa membahas kebijakan tata ruang di Jawa Timur untuk mencegah masalah kompleks seperti di Jabodetabek.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid melakukan pertemuan penting dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Minggu, 9 September 2023. Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan kebijakan tata ruang di Jawa Timur, dengan tujuan untuk mencegah permasalahan tata ruang yang kompleks seperti yang terjadi di wilayah Jabodetabek.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron memaparkan sejumlah kebijakan terkait tata ruang dan pelayanan pertanahan di Jawa Timur. Beliau menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan mempertimbangkan keterkaitan antar daerah. Hal ini bertujuan untuk menghindari permasalahan yang lebih rumit di masa mendatang.

Menurut Menteri Nusron, "Saya diminta Ibu Gubernur memaparkan beberapa hal terkait kebijakan tata ruang dan pelayanan pertanahan di Jawa Timur. Mumpung masalahnya belum terlalu kompleks, terutama soal tata ruang. Kalau sudah complicated seperti di Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur, maka akan lebih sulit ditangani." Pernyataan ini menyoroti urgensi tindakan preventif dalam pengelolaan tata ruang Jawa Timur.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah perlunya menghindari ego sektoral dan regional dalam kebijakan tata ruang. Menteri Nusron mengingatkan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga pengelolaan tata ruang yang baik sangat krusial untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Beliau mencontohkan kasus banjir di Jakarta dan Bekasi yang tidak hanya disebabkan oleh perubahan tata ruang di kedua daerah tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan tata ruang dan ekosistem di Bogor, Puncak, dan Cianjur. "Perubahan tata ruang ini disebabkan oleh konversi hutan maupun kebun menjadi permukiman dan industri, sehingga daya resapan air berkurang," jelas Menteri Nusron.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk bersinergi dalam menjaga ekosistem tata ruang. Kerjasama antar instansi dan daerah menjadi kunci untuk mencegah permasalahan lingkungan dan pembangunan di masa depan. Perencanaan yang matang dan terintegrasi akan meminimalisir dampak negatif dari perubahan tata ruang.

Dalam konteks Jawa Timur, sinergi antar daerah menjadi sangat penting. Provinsi ini memiliki berbagai wilayah dengan karakteristik geografis dan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan tata ruang harus mempertimbangkan keanekaragaman tersebut dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat tercapai di seluruh wilayah.

Pemerintah daerah perlu menghindari pendekatan yang sektoral dan mengedepankan kepentingan bersama. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan harmonis dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pertemuan antara Menteri ATR dan Gubernur Jatim ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan pengelolaan tata ruang di Jawa Timur berjalan dengan baik. Komitmen dari kedua pihak untuk bekerja sama dan menghindari permasalahan yang kompleks di masa depan sangatlah krusial.

Dengan memperhatikan pengalaman dari daerah lain seperti Jabodetabek, diharapkan Jawa Timur dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan membangun sistem tata ruang yang lebih baik dan berkelanjutan. Hal ini akan memastikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur dapat tercapai secara berkelanjutan tanpa mengorbankan lingkungan.

Kesimpulannya, diskusi ini menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Jawa Timur. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan tersebut.