Menteri Karding Tekankan Integritas Pengelolaan Anggaran Rp534,8 Miliar di Kementerian P2MI

Menteri Karding menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Kementerian P2MI sebesar Rp534,8 miliar, demi optimalisasi pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 2024 - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, memberikan peringatan penting kepada seluruh pegawai di Kementerian P2MI/BP2MI. Beliau menekankan perlunya menjaga integritas, khususnya dalam hal penggunaan dan pengelolaan anggaran negara. Pernyataan ini disampaikan saat beliau membuka Reviu Laporan Keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan Penggunaan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA di Jakarta pada Senin malam (20/1).

Karding menjelaskan, menjaga integritas berarti berkomitmen untuk menghindari tindakan tercela, termasuk korupsi, dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, korupsi akan sangat merugikan kinerja dan capaian lembaga, terutama bagi Kementerian yang fokus pada pelayanan dan perlindungan pekerja migran. "Semua hal yang dilakukan dengan cara-cara tidak jujur pasti tidak akan menghasilkan hasil yang baik," tegasnya.

Kementerian P2MI pada tahun 2024 memiliki pagu anggaran sebesar Rp534,8 miliar, dengan anggaran yang diblokir mencapai Rp25,5 miliar. Realisasi penyerapan anggaran hingga akhir tahun mencapai Rp500,9 miliar, atau 98,36 persen dari total pagu anggaran. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) juga melampaui target, yaitu 96,33 persen, sementara targetnya adalah 95 persen.

Meskipun realisasi anggaran tinggi, Karding mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang optimal. Beliau menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. "Pelindungan pekerja migran membutuhkan biaya yang besar, sehingga pengelolaan anggaran yang cermat dan efektif menjadi sangat penting," ujarnya.

Karding juga menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam penggunaan anggaran negara. Kualitas laporan keuangan yang baik menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Reviu laporan keuangan berperan penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta keandalan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Lebih lanjut, Karding menekankan pentingnya integritas, kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan tindak lanjut temuan dalam reviu laporan keuangan. "Sebagai kementerian yang relatif baru, kita harus memastikan agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap dipertahankan," tandasnya. Beliau berharap agar kinerja pengelolaan anggaran Kementerian P2MI tetap terjaga dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, Menteri Karding secara tegas menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran Kementerian P2MI. Hal ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi pelayanan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia serta menjaga reputasi kementerian.